Jokowi Perintahkan Menteri Bahlil Selesaikan Masalah di Rempang Batam
Presiden Joko (Jokowi) Widodo (IDN Times/Ilman Nafi'an)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo memerintahkan Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia, menyelesaikan masalah di Pulang Rempang, Batam. Warga dan aparat sempat bentrok terkait pembangunan proyek strategis nasional (PSN) Rempang Eco-City.
Jokowi mengklaim, warga akan diberikan lahan 500 meter plus bangunan type 45. Namun, karena komunikasi yang kurang baik, terjadi kericuhan.
"Ini tidak dikomunikasikan dengan baik, akhirnya menjadi masalah. Menurut saya nanti, mungkin besok atau lusa, Menteri Bahlil akan ke sana untuk memberikan penjelasan mengenai itu," ujar Jokowi di Banten, Selasa (12/9/2023).
Baca Juga: Jokowi Sebut Ricuh di Rempang Bentuk Komunikasi yang Tidak Baik
1. Warga harus diberi solusi yang baik
Presiden Jokowi saat berbincang santai dengan tim IDN Times di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (25/11/2022). (IDN Times/Ilman Nafi'an)Dalam kesempatan itu, Jokowi meminta warga harus diberi solusi yang baik. Sehingga, bentrok tidak akan terjadi lagi.
"Ya, itu bentuk komunikasi yang kurang baik, kalau warga diajak bicara, diberikan solusi," ucap dia.
Baca Juga: Kericuhan di Kantor BP Batam Rempang, Polda Kepri Tangkap 43 Orang
2. Mahfud klaim warga Rempang sempat sepakat direlokasi
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD (IDN Times/Ilman Nafi'an)Editor’s picks
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengklaim, warga Pulau Rempang, Batam sempat sepakat untuk direlokasi.
"Saudara, penghuni di sana sudah ada kesepakatan tanggal 6 (September 2023), tanggal 6 tuh apa? Satu, diadakan relokasi. Setiap kepala keluarga diberi tanah 500 meter persegi dan dibangunkan rumah dengan ukuran (tipe) 45 sebesar Rp120 juta setiap kepala keluarga. Besar itu, daerah terluar," ujar Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (11/9/2023).
Mahfud juga menyebut, warga Rempang juga akan diberi uang tunggu sebelum relokasi sebesar Rp1.034.000 sebelum relokasi.
"Diberi uang sewa rumah sambil menunggu dapat rumah masing-masing Rp1 juta semuanya sudah disepakati, rakyatnya sudah setuju dalam pertemuan tanggal 6," ucap dia.
3. Mahfud sebut 80 persen warga setuju
Menkopolhukam, Mahfud MD (dok. Sekretariat Presiden)Mahfud mengatakan, 80 persen warga yang hadir di tanggal 6 September 2023 itu sepakat terkait dengan relokasi. Meski demikian, pada 7 September 2023 terjadi bentrok antara warga dan polisi.
"Nah, itu yang kemudian belum terinformasikan sehingga orang-orang yang apa, ya ada provokatornya juga buktinya 8 orang ditangkap. Nah itu kan tidak pernah Anda beritakan bahwa mereka akan direlokasi ke daerah terdekat di dekat pantai, mendapat tanah 500 meter, jumlahnya 1.200 KK gitu. Itu di atas tanah 2.000 hektare," kata dia.
"Jadi, yang masuk dalam MoU itu 17.500 hektare yang dipakai investasi itu untuk pengembangan usaha sebesar 2 ribu hektare dan 1.200 KK dari situ diberi tadi ganti rugi, relokasi dan sebagainya bahwa ada yang keberatan, tidak setuju atau apa ada yang memprovokasi atau apa ya," sambungnya.
Mahfud kemudian meminta polisi untuk berhati-hati menangani kasus tersebut.
"Saya berharap pada aparat penegak hukum, aparat keamanan supaya berhati-berhati menangani ini supaya diberitahu bahwa sudah ada kesepakatan antara Pemda, pengembang, DPRD, masyarakat sudah ada tanggal 6 September, lalu demonya meledak tanggal 7. Sehingga ada 8 orang yang sekarang diamankan karena diduga memprovokasi dan diduga tidak punya kepentingan," kata dia.
