Jokowi: Jangan Dorong Bola Panas Kadin ke Presiden
Intinya Sih...
- Jokowi menanggapi polemik perebutan kursi Ketua Umum Kadin antara Arsjad Rasjid dan Anindya Bakrie.
- Kadin bukan organisasi politik, persoalan organisasi harus diselesaikan secara internal tanpa melibatkan Presiden.
- Menteri Hukum dan HAM akan memproses kepengurusan Kadin versi Munaslub di bawah kepemimpinan Anindya Bakrie.
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo menanggapi polemik perebutan kursi Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia yang melibatkan Arsjad Rasjid dan Anindya Novyan Bakrie. Isu ini memanas setelah Anindya Bakrie mendongkel posisi Arsjad Rasjid sebagai Ketua Umum Kadin melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) pada Sabtu (14/9/2024).
Jokowi mengaku berhubungan baik dengan Ketua Umum Kadin selama dua periode menjabat sebagai Presiden.
"Selama sepuluh tahun saya menjabat, saya dekat dengan Kadin. Tidak sekali dua kali saya datang di acara Kadin, baik dengan Pak Surya Bambang, baik dengan Pak Rosan Roeslani, baik juga dengan Pak Arsjad, baik juga dengan Pak Anin, baik semuanya," jelas Jokowi saat ditemui di Jakarta, Selasa (17/9/2024).
Baca Juga: Dualisme Kepengurusan Kadin, Ini Isi Surat Arsjad ke Presiden Jokowi
1. Jokowi minta masalah Kadin diselesaikan secara internal
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menekankan, Kadin bukan organisasi politik, melainkan organisasi pengusaha yang harus mengatasi masalah internal tanpa melibatkan pihak luar. Jokowi meminta agar masalah Kadin diselesaikan dengan baik dalam organisasi, tanpa melemparkan tanggung jawab atau "bola panas" kepada Presiden.
"Ini bukan organisasi politik, ini adalah organisasi pengusaha. Sehingga saya minta diselesaikan secara baik-baik di internal Kadin. Jangan nanti bola panasnya disorong ke saya," ucap Jokowi.
Jokowi mengaku selalu terbuka untuk berdialog dengan siapa pun, termasuk dengan kedua pihak yang bertikai, Arsjad Rasjid dan Anindya Bakrie. Namun, ia sekali lagi menekankan persoalan ini harus diselesaikan secara internal tanpa melibatkan Istana.
"Siapapun bertemu dengan saya, saya terbuka, gak ada masalah. Tapi, sekali lagi selesaikan masalah Kadin ini di internal Kadin, jangan menyorong bola panasnya ke Presiden, itu saja," kata dia.
Editor’s picks
Baca Juga: Menkumham: Kalau Keppres Munaslub Kadin Bisa Cepat, Kenapa Gak?
2. Menkumham sebut segera proses kepengurusan Kadin versi Munaslub
Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas mengaku segera memproses kepengurusan Kadin versi Munaslub di bawah kepemimpinan Anindya Bakrie.
"Semua keputusan presiden pasti nanti akan melewati proses harmonisasi di kementerian. Kalau bisa secepatnya, kenapa harus berlama-lama," ujar Supratman di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Minggu (15/9/2024).
Baca Juga: Istana Sebut Tak Ada Cawe-Cawe Jokowi di Polemik Kadin
3. Menkumham sebut Munaslub urusan internal
Menurut Supratman, Munaslub dan polemik Kadin adalah urusan internal. Oleh karena itu, kata dia, pemerintah hanya melakukan pengesahan kepengurusan saja.
"Intinya pemerintah pada prinsipnya sekali lagi, kami ikut sesuai dengan aturan, dan ini menjadi kehendak bagi seluruh mayoritas pengurus Kadin daerah, provinsi, dan pemerintah dalam hal ini tentu akan ikut dengan keputusan yang dihasilkan oleh teman-teman di Kadin," imbuhnya.