Isu Reshuffle, Segini Jumlah Menteri PDIP-NasDem di Kabinet Jokowi
Kabinet Indonesia Maju. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
Intinya Sih...
- PDI Perjuangan memiliki jumlah menteri paling banyak di Kabinet Indonesia Maju dengan sembilan menteri dan wakil menteri.
- Hanya tersisa satu menteri dari NasDem, yakni Siti Nurbaya yang menjabat sebagai Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK).
- Presiden Jokowi tak menampik beredarnya isu akan me-reshuffle menteri di Kabinet Indonesia Maju, dan PDI Perjuangan tidak masalah apabila kader partainya terkena reshuffle.
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Jelang peringatan HUT ke-79 RI, muncul isu Presiden Joko "Jokowi" Widodo akan merombak (reshuffle) kabinetnya, terutama menteri dari PDI Perjuangan dan NasDem. Presiden Jokowi tidak menampik saat ditanya mengenai isu reshuffle dalam waktu dekat.
PDI Perjuangan memiliki jumlah menteri paling banyak di Kabinet Indonesia Maju. Tak heran, sebab PDI Perjuangan merupakan partai "rumah" Jokowi sebelum akhirnya dianggap bukan kader banteng lagi, karena mendukung Prabowo Subianto pada Pilpres 2024.
Tercatat, ada sembilan menteri dan wakil menteri yang berasal dari partai berlambang banteng moncong putih itu.
Mereka adalah Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly; Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono; Menteri Sosial Tri Rismaharini, dan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki.
Kemudian, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) I Gusti Bintang Ayu Darmawati; Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas; Sekretaris Kabinet Pramono Anung; dan Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo.
Baca Juga: Jokowi soal Isu Reshuffle Kabinet: Kalau Diperlukan, Saya Punya Hak
1. NasDem hanya menyisakan satu kursi
Menteri LHK, Siti Nurbaya bersama Menteri Iklim dan Lingkungan Norwegia, Andreas Bhelland Eriksen menemui Presiden Jokowi (IDN Times/Ilman Nafi'an)Sementara itu, hanya tersisa satu menteri dari NasDem, yakni Siti Nurbaya yang menjabat sebagai Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK).
Di awal periode kedua Jokowi, NasDem sempat mendapat jatah tiga kursi. Namun, Johny G Plate lengser dari kursi Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) karena menjadi terpidana kasus korupsi BTS, sedangkan Syahrul Yasin Limpo terseret kasus gratifikasi di Kementerian Pertanian.
Editor’s picks
2. Jokowi tegaskan punya hak prerogatif ganti menteri dan wakil menteri
Presiden Jokowi meninjau posyandu di Cipete, Jakarta Selatan (IDN Times/Ilman Nafi'an)Sebelumnya, Presiden Jokowi tak menampik beredarnya isu akan me-reshuffle menteri di Kabinet Indonesia Maju. Jokowi mengatakan, reshuffle bisa saja terjadi apabila diperlukan.
"Kalau diperlukan, saya kan sudah ngomong dari dulu, kalau diperlukan, saya punya hak prerogatif," ujar Jokowi di Ibu Kota Nusantara (IKN), Selasa (13/8/2024).
3. PDIP sebut terserah Jokowi mau reshuffle
Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus (IDN Times/Amir Faisol)Sementara itu, Ketua DPP PDI Perjuangan, Deddy Sitorus, buka suara terkait isu menteri dari partainya akan di-reshuffle oleh Jokowi. Deddy menegaskan, PDI Perjuangan tak masalah apabila kader partainya terkena reshuffle.
"Kami memahami dan menerima bahwa pengangkatan dan pemberhentian menteri itu merupakan hak prerogratif Presiden. Jadi, kami tidak dalam posisi menerima atau menolak, hanya mengacu pada konstitusi yang ada. Jika kader PDI Perjuangan mau diganti, itu terserah dan semaunya Presiden saja," ujar Deddy dalam keterangannya, Selasa (13/8/2024).
Dalam kesempatan itu, Deddy menegaskan partainya tak masalah apabila Jokowi mengganti menteri nonpartai yang direkomendasikan PDI Perjuangan.
"Jikapun Presiden mau mengganti menteri-menteri profesional (non partai) yg direkomendasikan PDIP seperti Menkeu, Menlu, Menteri PUPR, Menhub dan Menteri ESDM, itu juga terserah Presiden saja," kata dia.
"Kami merasa sudah cukup berupaya dan berjuang dalam memenangkan dan mempertahankan sehingga 10 tahun ini pemerintahan bisa berjalan dengan baik meskipun tekanan politik sejak 2014 sangat kuat," imbuhnya.
