Anggaran Makan Bergizi Gratis Prabowo Rp71 Triliun Dinilai Realistis
Ilustrasi insentif. (IDN Times/Aditya Pratama)
Intinya Sih...
- Anggaran Rp71 triliun untuk program makan bergizi gratis realistis untuk tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran
- Program harus dievaluasi secara berkala agar tidak menyebabkan kegagalan dan meningkatkan gizi anak penerus bangsa
- Anggaran makan bergizi gratis di setiap daerah tidak disamaratakan, harus tepat sasaran terutama bagi mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansah, menilai anggaran Rp71 triliun untuk program makan bergizi gratis realistis. Sebab, anggaran tersebut untuk tahun pertama pada pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
“Cukup realistis, artinya kalau diasumsikan setiap tahun membutuhkan dana sekitar Rp70-80 triliun setiap tahun, karena waktu kampanye sempat diomongin Rp400 triliun. Nah Sri Mulyani menetapkan Rp71 triliun, tetapi belum dilihat rincian detailnya seperti apa,” ujar Trubus, Jumat (28/6/2024).
Baca Juga: Anggaran Makan Bergizi Gratis Rp71 T, Ketua Banggar: Masih Masuk Akal
1. Program makan bergizi gratis harus dievaluasi secara berkala
Proses memasak makanan untuk jemaah haji Indonesia di dapur katering al-Hala Hijaz, Makkah, Rabu (22/5/2024). Dokumentasi Media Center Haji.Trubus mengatakan, program makan bergizi gratis harus dievaluasi secara berkala. Sehingga, tidak menyebabkan kegagalan.
“Kalau misalnya tampilan pertama atau performance pertama itu tidak kelihatan sukses kan jadi bahan bully terus menimbulkan public distrust, akan menimbulkan ketidakpercayaan publiknya tinggi kalau ini gagal,” ucap dia.
Trubus mengatakan, program makan bergizi gratis harus berlanjut. Sebab, hal itu bisa meningkatkan gizi anak penerus bangsa.
“Kalau kebijakan itu kan ada kesinambungan tidak mungkin hanya tahun pertama saja, tahun kedua tahun ketiga dan seterusnya. Tentu anggaran tahun 2025 dengan tahun berikutnya akan berbeda, jika sukses kalau pemerintah mau minta menambah anggarannya masyarakat mungkin tidak akan protes atau keberatan,” ucap dia.
Baca Juga: Kemenkeu Alokasikan Rp71 Triliun untuk Program Makan Bergizi Gratis
2. Makan bergizi gratis harus tepat sasaran
Editor’s picks
Infografis program makan bergizi gratis (IDN Times)Dalam kesempatan itu, Trubus mengatakan program makan bergizi gratis harus tepat sasaran, terutama bagi mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu.
“Makan siang gratis harus tepat sasaran terutama untuk siswa dari kalangan kurang mampu, sebab tidak mungkin satu sekolah semuanya miskin, berkaca waktu uji coba ada yang makanan dibawa pulang ke rumah untuk makan bersama keluarga,” ujar dia.
Trubus menyampaikan, anggaran makan bergizi gratis di setiap daerah juga tidak disamaratakan.
“Satu porsi misalnya kemarin Rp15 ribu, perbandingan harga di Jakarta, Yogyakarta, Jayapura tentu beda dong, tidak bisa disamaratakan, harga sembakonya beda untuk pemenuhan gizi ini harus diperhatikan,” kata dia.
3. Banggar nilai anggaran makan bergizi gratis Rp71 triliun masih masuk akal
Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah. (Dok. Parlementaria).Sebelumnya, Badan Anggaran (Banggar) DPR setuju dengan alokasi anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp71 triliun untuk tahun depan. Anggaran MBG ini pun akan diberikan secara bertahap sebagai program andalan presiden terpilih periode 2024-2029.
"Makan Bergizi Gratis kalau mencermati yang disampaikan oleh Menko Perekonomian, Menkeu, dan gugus tugas transisi dari presiden terpilih sebesar Rp71 triliun itu menjadi harapan Banggar, jujur saja," kata Ketua Banggar DPR Said Abdullah di DPR, Selasa (25/6/2024).
Said meyakini Prabowo telah melakukan penghitungan terhadap program tersebut. Karena awalnya isu yang berkembang itu anggaran yang digelontorkan untuk program tersebut langsung Rp430 triliun.
"Saya yakin pak Prabowo akan menghitung secara cermat tentang fiskal kita karena diakui bahwa dalam pembahasan kemarin di Panja RKP dan sebelumnya di Panja asumsi ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal memang ada keleluasaan bagi pemerintah yang akan datang untuk mempergunakan anggaran seusai dengan visi misi yang menjadi komitmen Bapak Presiden terpilih," tegasnya.
Topik:
Berita Terkini Lainnya
