6 Kritik PKS di Tiga Tahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf
Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin bertemu di Istana Merdeka pada Senin (9/5/2022). (dok. Setwapres)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Masa jabatan Presiden Joko "Jokowi" Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin hari ini, Kamis (20/10/2022) masuk tahun ketiga. Jokowi dan Ma'ruf Amin dilantik MPR pada Minggu (20/10/2019) sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024.
Pada tahun ketiga masa pemerintahan Jokowi-Ma'ruf, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memberikan enam kritik.
"Pertama, masalah demokrasi yang semakin mundur. Indeks demokrasi kita semakin menurun. Bahkan banyak ilmuwan politik di luar negeri menyebut demokrasi di Indonesia sudah mengalami regresi alih-alih konsolidasi," ujar Juru Bicara PKS M Kholid kepada IDN Times, Rabu (19/10/2022).
Baca Juga: Lembaga Survei Soroti Rendahnya Tiga Kepuasan Publik di Balikpapan
1. PKS: Pemberantasan korupsi mengalami kemunduran
Juru Bicara PKS, Muhammad Kholid ditemui di kawasan Jakarta Pusat pada Sabtu (23/11) dalam diskusi bertajuk "Efek Milenial Di Lingkaran Istana" (IDN Times/Margith Juita Damanik)Kedua, PKS menyoroti adanya kemunduran pemberantasan korupsi. Hal yang paling terlihat, kata Kholid, adanya revisi Undang-Undang KPK hingga tes wawasan kebangsaan (TWK) alih stasus ASN KPK.
"Revisi UU KPK, TWK KPK menunjukkan bahwa agenda pemberantasan korupsi menjadi kehilangan arah. Banyak diskon hukuman atas tindak pidana korupsi menciderai rasa keadilan," ucap dia.
Baca Juga: Pakar Hukum: RKUHP Bikin Masyarakat Takut Bersuara, Demokrasi Mundur
2. Kualitas legislasi buruk
Editor’s picks
Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin bertemu di Istana Merdeka pada Senin (9/5/2022). (dok. Setwapres)Ketiga, pemerintah Jokowi-Ma'ruf harus melakukan penegakan hukum dan perlindungan HAM. Dia mencontohkan terkait kasus pembunuhan Brigadir yang didalangi Ferdy Sambo.
"Kasus KM50, Sambo, judi online, TM, dan tragedi kanjuruhan betapa pentingnya reformasi polri sebagai tulang punggung penegakan hukum," ucap dia.
Keempat, PKS menilai kualitas legislasi di masa pemerintahan Jokowi-Ma'ruf buruk.
"Mulai Perpu COVID, UU Omnibus Law, UU IKN, UU Minerba, UU HKPD, UU Perpajakan dan lain-lain, tampak pemerintah terburu-buru dan sangat dominan dalam proses legislasi, membajak kekuatas legislatif. Sehingga banyak produknya yang akhirnya digugat di MK," kata dia.
3. PKS kritik lambatnya recovery akibat pandemik COVID-19
Presiden Jokowi bagikan BLT BBM di Maluku (dok. Sekretariat Presiden)Kelima, PKS mengkritik pemerintah yang lambah melakukan recovery ekonomi usai pandemik COVID-19 melandai. Selain itu, PKS juga mengkritik peningkatan inflasi, penanganan harga kebutuhan barang pokok hingga naiknya harga BBM.
"Keenam, disharmoni sosial pasca pilpres masih belum membaik. Pembelahan sosial juga masih terjadi karena narasi sentimen kelompok yang digaungkan oleh para buzzer," imbuhnya.
Baca Juga: PKS: Prabowo Pernah Ajak Anies Jadi Cawapres di Pemilu 2019
