Dikritik Anies Soal Food Estate, TKN: Petani Harus Punya Tanah
![Dikritik Anies Soal Food Estate, TKN: Petani Harus Punya Tanah](https://cdn.idntimes.com/content-images/post/20230503/img-20230503-wa0105-657a4103731d8902ab09f4af5b195c01_600x400.jpg)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Ketua Dewan Pengarah TKN, Airlangga Hartarto buka suara soal kritik calon presiden Anies Baswedan soal food estate. Airlangga malah balik mengkiritik ide Anies terkait sistem contract farming.
"Contracting farming adalah farmer yang nggak punya tanah. Jadi kalau di pulau Jawa banyak yang jadi pekerja buruh. Kita nggak mau itu," kata Airlangga ditemui di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta pada Kamis (30/11/2023).
1. Airlangga: Petani harus punya sawah
Airlangga mengatakan, pihak Prabowo-Gibran menginginkan agar tiap petani di Indonesia memiliki tanah. Tim Prabowo-Gibran tak ingin semakin banyak petani yang hanya menjadi buruh tani.
"Kita mau farmer yang punya tanah. Oleh karena itu kita kembangkan yang namanya food estate di luar Jawa dan di Papua," ujar Airlangga.
Baca Juga: Anies Bakal Hapus Program Food Estate, Diganti Contract Farming
2. Anies kritik soal food estate
Editor’s picks
Anies sempat mengutarakan pandangannya soal food estate. Anies menilai program lumbung pangan nasional ini tidak memberikan kesejahteraan kepada para petani.
"Karena ini adalah pendekatan negara secara sentralistik. Kedua, kepastian hasil tani hanya pada mereka yang berada di kawasan food estate dan ini praktiknya sebuah produksi pertanian berbasis korporasi," ujar Anies ketika berbicara di Kongres Orang Muda Pulihkan Indonesia di Balai Kartini pada Sabtu (25/11/2023).
"Sementara, yang kita butuhkan agar petani-petani yang tempatnya ada di seluruh Indonesia bisa mendapatkan kesetaraan kesempatan," tambah dia.
Baca Juga: Anies Kritisi Food Estate, Mentan: Ini untuk Cadangan Negara
3. Anies berencana hapus Food Estate
Anies Baswedan, berencana untuk mengganti program Food Estate yang masuk ke dalam Program Strategis Nasional (PSN) di era Presiden Joko "Jokowi" Widodo dengan sistem contract farming. Dia menilai program lumbung tersebut dianggap tidak memberikan kesejahteraan kepada para petani.
"Fokus di food estate di ekstensifikasi lahan milik pemerintah untuk meningkatkan produksi. Efeknya banyak problem-problem lingkungan hidup bermunculan karena ekologi di tempat itu rusak," tutur mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.