Wacana Tarif Berbasis NIK, Pengguna KRL: Balik ke Kendaraan Pribadi
Suasana kepadatan di KRL stasiun Tanah Abang di jam pulang kerja (IDN Times/Lia Hutasoit)
Intinya Sih...
- Pemerintah rencanakan tarif KRL berbasis NIK pada 2025, menuai pro dan kontra dari masyarakat.
- Rini pertimbangkan alternatif transportasi lain jika tarif KRL naik, sementara Iksan menilai sistem subsidi berbasis NIK akan mempengaruhi anggaran harian pengguna.
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Pemerintah berencana menerapkan tarif KRL berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada 2025. Hal itu terkait perubahan skema pemberian subsidi untuk KRL Jabodetabek, dari skema berbasis pengurangan tarif menjadi berbasis NIK.
Rencana tersebut menuai pro dan kontra dari masyarakat. Salah satunya, Rini Suryati, seorang pengguna KRL aktif yang menyatakan ketidaksetujuannya terhadap rencana ini. Menurutnya, sistem tarif yang ada saat ini sudah cukup efisien dan nyaman. Rini juga menggarisbawahi bahwa subsidi transportasi publik seharusnya dinikmati oleh semua kalangan, tanpa memandang status ekonomi.
"Transportasi publik harus melayani semua lapisan masyarakat tanpa memandang miskin atau kaya. Subsidi untuk transportasi publik seharusnya memang dinikmati semua kalangan yang menggunakan transportasi publik seperti KRL," kata Rini kepada IDN Times saat ditemui di kawasan Tanah Abang, Jumat (13/9/2024)
Baca Juga: Skema Tarif KRL Berbasis NIK Bisa Turunkan Jumlah Penumpang
1. Kemungkinan pertimbangkan alternatif transportasi lain
Suasana kepadatan di KRL stasiun Tanah Abang di jam pulang kerja (IDN Times/Lia Hutasoit)Rini mengatakan, jika tarif KRL berbasis NIK diterapkan dan nilainya naik, maka dia mempertimbangkan alternatif transportasi lain. Frekuensi penggunaan KRL yang tinggi bisa terpengaruh jika biaya perjalanan menjadi tidak terjangkau.
"Jika ada alternatif transportasi yang lebih murah dari KRL, bisa saja saya beralih," kata dia.
Baca Juga: Tips Aman Naik KRL buat Ibu Hamil, Bisa Pakai Pin Khusus
2. Potensi kembalinya orang gunakan transportasi pribadi
Kemacetan di Denpasar (IDN Times/Ayu Afria)Editor’s picks
Subsidi untuk transportasi publik dimaksudkan untuk mendorong masyarakat agar beramai-ramai menggunakan transportasi umum.
Menurut dia, tidak tepat sasaran kalau subsidi transportasi umum hanya untuk kalangan tertentu. Sebab nantinya akan banyak orang yang kembali menggunakan kendaraan pribadi.
"Bahkan kalau gak salah, Presiden terpilih Prabowo Subianto dalam kampanyenya berjanji bahwa angkutan umum di perkotaan akan mendapat subsidi 100 persen alias gratis," ujar dia.
Baca Juga: 3 Stasiun MRT yang Dekat Stasiun KRL, Memudahkan Mobilitas
3. Bisa pengaruhi anggaran harian pengguna
Suasana KRL yang dipenuhi penumpang pada siang hari. (IDN Times/Lia Hutasoit)Pandangan serupa juga disampaikan oleh Iksan, pengguna KRL lainnya. Iksan menilai, penerapan tarif berbasis NIK tidak hanya menyulitkan kontrol, tetapi juga mempengaruhi anggaran harian pengguna.
"Iya mempengaruhi kenyamanan kantong hari-hari. Hampir setiap hari ke tempat kerja, pasti berdampak karena penerapan subsidi berbasis NIK akan menambah frekuensi. Masalahnya NIK, tepat sasaran atau tidak? Itu jadi pertanyaan mendasar," kata dia.
Dia menilai, sistem subsidi berbasis NIK berpotensi menambah beban biaya bagi pengguna sehari-hari dan mungkin tidak mencapai sasaran yang diinginkan. Iksan juga menekankan angkutan publik seperti KRL seharusnya mendapatkan subsidi yang adil dan merata.
Adapun wacana taruf KRL berbasis NIK ini tertuang dalam Buku Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2025 yang telah diserahkan pemerintah ke DPR.
