Pemerintah Didesak Tanggung Jawab dan Segera Pulihkan Krisis PDNS
Ilustrasi hacker (freepik.com)
Intinya Sih...
- Ransomware LockBit 3.0 serang PDNS 2, dinilai karena tumpang tindihnya birokrasi di pembangunan PDN
- Menteri Kominfo anggap keamanan data tanggung jawab bersama, padahal tidak ada petunjuk teknis untuk pengguna layanan PDN
- Cyberity desak pemerintah bertanggung jawab, memulihkan layanan publik, dan mengusut keterlibatan afiliasi LockBit di Indonesia
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Kasus peretasan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 pada 20 Juni 2024 kini tengah menjadi sorotan. Krisis keamanan data yang berulang kali terjadi tentu menjadi peringatan keras bagi pemerintah. Persoalan ini diminta tidak boleh dipandang sebelah mata.
"Pemerintah harus bertanggung jawab atas krisis ini dan harus segera melakukan pemulihan," kata Ketua Cyberity, Arif Kurniawan dalam keterangannya, Sabtu (29/6/2024).
Baca Juga: Pemerintah Bakal Bentuk Unit Khusus Pasca-PDNS 2 Tumbang
1. Ada indikasi birokrasi yang buruk dalam penanganan pusat data nasional
Rapat kerja Komisi 1 dan Kominfo-BSSN dalami kebocoran PDNS 2. (IDN Times/Amir Faisol)Cyberity melakukan pendalaman dan memiliki beberapa catatan berkaitan dengan krisis keamanan data di Indonesia. Pertama memang benar bahwa ransomware LockBit 3.0 menyerang Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2.
Kemudian diiketahui bahwa pembangunan PDN melibatkan pinjaman dari pihak asing dan ada upaya untuk mengutamakan vendor negara pendana. Cyberity mengungkapkan, ada indikasi birokrasi yang berantakan dalam pembangunan PDN.
"Baik birokrasi di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) yang membidangi infrastruktur dan operasional, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang membidangi keamanan siber maupun PT Telkom sebagai institusi utama, indikasi birokrasi yang buruk itu semakin tampak saat ketiga instansi itu saling melempar tanggung jawab," kata Arif.
2. Tak ada petunjuk pengamanan data
Kepala Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN), Hinsa Siburian saat rapat kerja dengan anggota komisi I DPR. (Tangkapan layar YouTube)Selain itu, tidak ada petunjuk teknis bagi pengguna layanan PDN dalam mengamankan data. Sebaliknya, Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi dinilai menyebut keamanan data merupakan tanggung jawab bersama antara penyelenggara dan pengguna layanan PDN.
Editor’s picks
Data yang bocor dalam kasus ransomware LockBit pada 20 Juni 2024 adalah data milik pengguna layanan PDN, dan LockBit menyerang penyelenggara PDN.
3. Pengembang LockBit jadi buronan internasional
ilustrasi seorang hacker melakukan manipulasi konten deepfake (unsplash.com/Towfiqu barbhuiya)Dia menjelaskan, LockBit adalah sebuah perusahaan yang memiliki model bisnis Ransomware as a Service (RaaS) yang berasal dari Rusia. LockBit memiliki afiliasi di seluruh dunia. Saat ini pengembang LockBit, Dmitry Yuryevich Khoroshev, menjadi buronan polisi internasional. Dmitry berhasil kabur dari Operasi Cronos, operasi gabungan koalisi penegak hukum seluruh dunia yang dilakukan sejak awal 2023 hingga Mei 2024.
LockBit adalah salah satu perusahaan kriminal siber (cybercrime) yang menurut Arif unik.
"Mereka menyerang keamanan siber seluruh negara di mana saja kecuali Rusia. ‘Keunikan’ ini membuat banyak pihak menduga adanya campur tangan Dinas Keamanan Rusia dalam eksistensi perusahaan LockBit," kata dia.
4. Cyberity minta Budi Arie mundur sebagai Menkominfo
Presiden Jokowi panggil Menkominfo Budi Arie Setiadi hingga Bos BSSN imbas kasus serangan siber PDN. (IDN Times/Trio Hamdani)Di tengah kondisi peretasan pusat data secara nasional itu, Cyberity mendesak beberapa hal. Mulai dari meminta pemerintah bertanggung jawab atas kebocoran data yang terjadi, apalagi kejadian serupa bukan kali pertama terjadi.
Kemudian meminta adanya langkah pemulihan agar layanan publik bisa kembali normal, dan mengusut tuntas skandal perusahaan LockBit dan dugaan keterlibatan afiliasi di Indonesia.
Bahkan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiada didesak meminta maaf kepada masyarakat dan mengundurkan diri dari jabatannya, mengingat krisis keamanan data kali ini diduga terjadi akibat tumpang tindihnya kewenangan dan kelalaian penyelenggara PDN.
Berita Terkini Lainnya
