Kekerasan Gender dalam Pemilu 2024 Merusak Integritas Demokrasi RI
Ilustrasi pemungutan suara Pemilu 2024 di Kota Mataram, NTB. (IDN Times/Muhammad Nasir)
Intinya Sih...
- Pendokumentasian dan pemantauan kekerasan berbasis gender dilakukan dalam rentang waktu Februari-Mei 2024.
- Kekerasan berbasis gender di masa pemilu menghambat partisipasi perempuan dalam politik, membuat perempuan mundur untuk berkontestasi dalam pemilu.
- Media sosial juga dipakai sebagai alat brutal untuk serang kandidat perempuan dengan konten intim tanpa izin, fitnah, dan pelecehan seksual.
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Organisasi masyarakat sipil Perempuan melakukan pendokumentasian dan pemantauan kekerasan berbasis gender di masa Pemilu 2024. Perempuan dan kelompok rentan lainnya menghadapi berbagai bentuk kekerasan berbasis gender dalam partisipasinya di dunia politik dan terus meningkat eskalasinya mulai dari pelecehan, intimidasi, kekerasan fisik dan seksual di publik maupun di media massa dan sosial.
Direktur Eksekutif Kalyanamitra, Ika Agustina mengungkapkan kekerasan berbasis gender dalam Pemilu 2024 di Indonesia tak hanya merugikan korban secara individu, tetapi juga merusak integritas demokrasi.
Pendokumentasian dan pemantauan kekerasan berbasis gender di masa Pemilu 2024 ini dilakukan dalam rentang waktu Februari-Mei 2024.
“Kekerasan berbasis gender di masa pemilu menghambat partisipasi perempuan dalam politik, bahkan hasil kajian kami menunjukan membuat perempuan mundur untuk berkontestasi dalam pemilu. Ini menjadi kontraproduktif dengan upaya gerakan perempuan untuk mendorong peningkatan partisipasi perempuan yang sampai kini masih belum menyentuh 30 persen,” kata dia dalam Media Gathering Hasil Pemantauan Kekerasan Berbasis Gender dalam Pemilu di Indonesia, Senin (24/6/2024).
1. Perlu adanya mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan gender saat pemilu
bnp.jambiprov.go.idPemerintah, kata dia, perlu membuat mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender di masa pemilu untuk menciptakan iklim pemilu yang adil, inklusif, dan bebas kekerasan.
Hasil pemantauan menemukan kekerasan yang paling banyak dialami oleh perempuan dan kelompok rentan dalam bentuk ancaman fisik, pelecehan verbal, kekerasan seksual, ujaran kebencian, ungkapan seksis dan misoginis. Hal ini utamanya di masa sebelum pemilu menciptakan rasa takut juga mempengaruhi kinerja mereka sebagai kandidat yang berkontestasi dalam pemilu.
Baca Juga: KCIF 2024 Kuatkan Sinergi Feminisme di Tengah Kondisi Politik Oligarki
Editor’s picks
2. Media sosial jadi alat brutal serang kandidat
ilustrasi main sosial media (pexels.com/Darlene Alderson)Media sosial juga disebut jadi alat brutal yang dipakai untuk serang kandidat perempuan dalam bentuk serangan personal, fitnah, dan pelecehan seksual yang bertujuan untuk mendiskreditkan dan membungkam hak politik perempuan.
SAFEnet menyatakan bahwa kekerasan berbasis gender dalam pemilu juga merenggut hak konstitusi seseorang dalam berpolitik di media sosial.
Penyebaran konten intim tanpa izin terjadi sebelum Pemilu 2024 kepada Bacaleg di daerah Nusa Tenggara Timur. Hal tersebut menyebabkan bacaleg batal maju menjadi caleg hingga mengundurkan diri dari platform.
Baca Juga: Mahasiswa Unud Diduga Jadi Pelaku Kekerasan Seksual Teman Kampus
3. Narasi saat perempuan dukung salah satu paslon
Pemungutan suara Pemilu 2024 di Kota Mataram. (IDN Times/Muhammad Nasir)Upaya intimidatif juga disebut terjadi pada komentar yang merendahkan di hampir semua platform sosial media. Narasi merendahkan terjadi ketika perempuan mendukung salah satu pasangan calon (paslon) tertentu. Kelompok LGBTQI juga disebut jadi sasaran narasi yang kuat untuk mendongkrak elektabilitas salah satu paslon.
Organisasi masyarakat sipil ini terdiri dari Koalisi Perempuan Indonesia, Solidaritas Perempuan Anging Mammiri, Asosiasi APIK, PEKKA, LAPPAN Ambon, Flower Aceh, Perludem, dan SAFEnet.
Topik:
Berita Terkini Lainnya
