Ditjen HAM Bakal Temui Timses Bacapres Bahas Pemilu Tanpa Hate Speech
Direktur Jenderal HAM Dhahana Putra dalam agenda dialog dengan media di Jakarta Pusat, Jumat (3/11/2023). (IDN Times/Lia Hutasoit)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Kementerian Hukum dan HAM bakal melakukan pertemuan dengan tim sukses bakal calon presiden (bacapres) Pemilu 2024. Direktur Jenderal HAM, Dhahana Putra, mengatakan pertemuan ini akan membahas penyelenggaraan Pemilu 2024 berdasar nilai-nilai HAM.
Dhahana mengatakan, hal ini adalah upaya lanjutan usai pihaknya berdiskusi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Oktober 2023.
“Kami akan ingin bertemu dengan timses untuk bersama-sama yuk kita melakukan komunikasi agar pemilu itu bisa dilaksanakan dengan jujur dan adil, human right friendly,” kata dia dalam agenda dialog dengan media di Jakarta Pusat, Jumat (3/11/2023).
1. Tidak saling menghina dalam Pemilu 2024
Ilustrasi simulasi pencoblosan untuk Pemilu 2024. (IDN Times/Melani Hermalia Putri)Dia mengatakan, pemerintah juga berupaya agar pelaksanaan pesta demokrasi bisa berjalan sesuai dengan hak asasi manusia (HAM). Apalagi, berupaya menghindari narasi saling menghina atau hate speech.
“Itu yang coba kita kedepankan, tidak ada saling menghina, itu yang kita hindari,” kata dia.
Baca Juga: KPU Tetapkan 668 Orang Masuk Daftar Calon Tetap Anggota DPD RI 2024
2. Masih bicarakan pakem HAM yang dimaksud
Direktur Jenderal HAM Dhahana Putra dalam agenda dialog dengan media di Jakarta Pusat, Jumat (3/11/2023). (IDN Times/Lia Hutasoit)Editor’s picks
Ditjen HAM, kata Dhahana, sedang membicarakan pakem HAM apa yang bakal disuarakan pada timses masing-masing pasangan capres dan cawapres.
“Kami sedang diskusi pakem-pakem terkait HAM, terutama agar tidak terjadi hate speech. Hormatilah HAM masing-masing baik dia peserta maupun juga sebagai calon, saling menghormati,” ujarnya.
Dhahana mengatakan, memang tidak ada beleid yang akan dikeluarkan terkait hal ini, namun upaya menciptakan pemilu yang ramah HAM dilakukan dengan menggugah hati nurani baik peserta dan masyarakat.
"Mari kita jaga itu karena bhineka tunggal ika, insya Allah secepatnya, kami segera komunikasi dengan timses," katanya.
3. Pemilu itu sudah termasuk HAM
Komisioner KPU divisi teknis penyelenggaraan Pemilu, Idham Holik (IDN Times/Tata Firza)Sebelumnya, Ditjen HAM sudah bertemu dengan KPU membicarakan penyelenggaraan pemilu yang ramah HAM.
Ketua Divisi Teknis KPU RI, Idham Holik, mengungkapkan bahwa pemilu sendiri sudah mengandung unsur HAM dalam pelaksanaanya. Pemilu adalah upaya pemenuhan hak masyarakat dalam menyampaikan suara mereka.
“Jika kita berbicara perspektif HAM, pemilu adalah HAM itu sendiri karena berkaitan dengan hak asasi, warga negara, dan kami juga fokus bagaimana meningkatkan kualitas pemilu yang inklusif. Karena inklusivitas elektoral, mempengaruhi representasi pada kualitas sejauh mana hak asasi manusia dalam pemilu itu dapat ditunjukan,” katanya Jumat (13/10/2023)
Baca Juga: MKMK: Bisa Saja Ada Reshuffle Hakim Konstitusi
