Berubahnya Aturan BPIP, Paskibraka Putri Boleh Pakai Hijab Lagi

2. PPI berharap keputusan BPIP bukan karena viral

PPI melakukan audiensi ke KPAI terkait polemik pencopotan hijab bagi Paskibraka Nasional 2024 putri, di kantor KPAI, Jakarta Pusat, Jumat (15/8/2024). (IDN Times/Lia Hutasoit)

Ketua Umum Pengurus Pusat Purna Paskibraka Indonesia (PPI), Gousta Feriza, mengapresiasi keputusan BPIP ini. Artinya, pada 17 Agustus nanti anggota Paskibraka putri bisa mengenakan hijab saat pengibaran bendera.

"Alhamdulillah kita apresiasi, cuma kami berharap ini bukan karena diviralkan, tapi karena murni ingin menjaga kebhinekaan itu," kata dia saat ditemui di kantor Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Jakarta Pusat, Kamis (15/8/2024)

Komisioner KPAI, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Margaret Aliyatul Maimunah, juga menyampaikan hal yang sama. Ia berharap keputusan ini tak hanya diperbolehkan saat ini saja tetapi juga aturan turut diubah.

"Tapi aturannya diubah dan tidak ada lagi ini terjadi pada tahun-tahun berikutnya. Itu yang paling penting akan kita kawal," kata dia.

Baca Juga: BPIP Ubah Aturan, Paskibraka Boleh Berhijab Saat Pengibaran Bendera

3. PPI mengadu ke KPAI

PPI melakukan audiensi ke KPAI terkait polemik pencopotan hijab bagi Paskibraka Nasional 2024 putri, di kantor KPAI, Jakarta Pusat, Jumat (15/8/2024). (IDN Times/Lia Hutasoit)

Dalam audiensi ke KPAI yang dilakukan PPI, Gousta mengatakan, aduan dan komunikasi ke KPAI dilakukan sebagai tindaklanjut atas sikap PPI Pusat terhadap tindakan BPIP yang melarang hijab bagi Paskibraka putri. Hal itu juga karena anggota Paskibraka tersebut masih di bawah umur.

"Kami terus kawal bahwa pelaksanaan Paskibra sesuai aturan dan kenapa kami konsultasi ke KPAI karena mengingat pesertanya masih usia anak menurut UU. Segala perlakuan terhadap mereka tidak bisa dilepaskan dari UU Perlindungan Anak," ujar Gousta.

PPI menilai, Paskibraka punya hak untuk mengenakan hijab yang jadi bagian hak anak untuk melaksanakan kebebasan beragama.

"Ada kewajiban negara untuk melindungi kebebasan anak dalam beragama," kata dia.

4. Kecamanan dari sejumlah pihak

76 anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) nasional 2024 telah dikukuhkan (Dok. BPMI Setpres/Muchlis Jr)

Larangan hijab pada Paskibraka Nasional 2024 ini menuai banyak kecaman, SETARA Institute bahkan mengatakan, BPIP seharusnya tak boleh mencontohkan politik penyeragaman.

SETARA Institute menolak kebijakan yang menyeragamkan pelepasan hijab bagi Paskibraka dan Paskibra di berbagai daerah dalam rangka upacara peringatan proklamasi kemerdekaan atau upacara-upacara lainnya.

Mereka juga menolak segala bentuk politik penyeragaman, termasuk pemaksaan penggunaan hijab dalam berbagai konteks seperti di lembaga-lembaga pendidikan, khususnya sekolah-sekolah negeri. Sebab hal itu merupakan bentuk politik penyeragaman yang bertentangan dengan kebhinekaan Indonesia.

"Dalam pandangan SETARA Institute, menggunakan jilbab atau tidak menggunakan jilbab sebagai ekspresi keyakinan merupakan hak dasar yang harus dilindungi dan dihormati oleh negara dan setiap orang, sebagaimana jaminan dalam UUD Negara RI Tahun 1945, terutama Pasal 29 Ayat (2)," tulis SETARA dalam keterangannya, Kamis.

Sementara itu, Gubernur Sumatra Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah, menyayangkan, dugaan larangan penggunakan hijab bagi anggota Paskibraka. Aturan larangan itu dinilai dapat melukai perasaan umat Islam dan tak menghormati konstitusi.

"Bagi perempuan Muslim atau Muslimah, memakai jilbab itu adalah ibadah. Karena itu, kalau ada yang melarang perempuan beragama Islam memakai jilbab di negeri ini, maka itu berarti sudah tidak menghormati konstitusi. Selain itu, pihak yang melarang perempuan Muslim di Indonesia memakai jilbab telah melecehkan ajaran agama," ucap Mahyeldi Ansharullah.

Baca Juga: PPI Kaji Upaya Hukum Pelarangan Paskibraka Berjilbab oleh BPIP