Unit PPA Polres Jaksel Tangani Kasus Pelecehan Seksual Jurnalis di KRL

2. Polisi tidak perkenankan korban didampingi keluarga

IDN Times/Andi Audia Faiza Nazli Irfan

Dengan bantuan petugas KAI dan keamanan stasiun, pelaku diamankan di Stasiun Jakarta Kota dan dibawa ke Polsek Taman Sari. Namun, karena alasan yurisdiksi, kasus ini dirujuk ke Polsek Menteng, lalu Polsek Tebet.

“Saya sebagai korban datang lebih dulu untuk membuat laporan. Namun lagi-lagi, pihak Polsek Menteng menyatakan kasus ini tidak bisa ditangani karena memang lokasi kasus, jadi harus ke Polsek Tebet," kata S.

“Sesampaianya di Polsek Tebet, saya dimintai keterangan terlebih dahulu oleh petugas piket. Saat dimintai keterangan, saya hanya sendirian, tidak diperkenankan mendapat pendampingan dari keluarga," imbuhnya.

Baca Juga: Penumpang KRL Jabodetabek Tembus 1,15 Juta per Hari

3. Polisi sebut korban direkam diduga karena cantik

ilustrasi kekerasan seksual (IDN Times/Aditya Pratama)

Petugas di Polsek Tebet menyarankan S membawa kasus ini ke Polres Jakarta Selatan. Di sana, seorang polwan menyatakan bahwa kasus ini tidak bisa ditindak pidana karena tidak ada bukti pelecehan fisik yang terlihat.

Di Polsek Tebet, S berhadapan dengan petugas yang diduga menanggapi laporan yang justru ada kesan ditolak dengan berbagai alasan.

"Mbanya divideoin karena cantik lagi. Mungkin bapaknya fetish, terinspirasi dari video Jepang. Bapanya ngefans sama mbanya, mba idol," ujar dia menirukan perkataan polisi.

Dia mengatakan, Polsek Tebet akhirnya mengungkapkan tidak ada yang bisa dilakukan dan menyarankan agar kasus ini dibawa ke Polres Jakarta Selatan. Bersama dengan keluarga, petugas KAI, dan korban mengaku mendapat penolakan di Polres Jakarta Selatan.

“Saya bahkan sampai terhenyak ketika seorang oknum polwan dengan tenangnya menjelaskan bahwa, ‘Mbak, kasus ini tidak bisa ditindak pidana karena memang harus sesuai dengan ketentuan harus kelihatan alat vital atau sensitif, dan mbaknya divideoin secara paksa’,” kata dia.

Seorang polwan juga mengatakan bukti video di HP pelaku tidak menemukan adanya tindakan pelecehan, dan tindakan tidak menyenangkan itu sudah tidak ada di Pasal 335.

“Adanya tindakan tidak menyenangkan itu karena ada paksaan dari pelaku," kata dia menirukan perkataan seorang polwan.

Baca Juga: Sri Mulyani Izin DPR Cairkan Rp6,1 Triliun Beli KRL hingga Bangun Tol

4. Pelaku tak bisa lagi naik KRL

Ilustrasi penumpang KRL (IDN Times/Larasati Rey)

Pelaku akhirnya hanya diminta menulis surat pernyataan dan video permintaan maaf. S mengapresiasi tindakan cepat pihak KAI yang mengawal kasus ini dari satu polsek ke polsek lain hingga ke polres.

KAI memastikan pelaku tidak akan bisa naik kereta dengan mem-blacklist wajahnya dalam sistem face recognition.

Melalui kronologi ini, S berharap agar perempuan pengguna transportasi publik lebih berhati-hati dan menjaga diri sendiri dari intaian predator seksual.

KAI memberikan jaminan, pelaku selamanya tidak akan bisa naik kereta lagi, khususnya KRL karena wajahnya sudah masuk dalam blacklist sistem face recognition.

“Biarlah kali ini saya kalah dengan penolakan tiga Mapolsek dan satu Mapolres untuk memproses kasus saya. Tetapi ke depan saya berharap agar para perempuan pengguna transportasi publik di Jabodetabek lebih berhati-hati menjaga dirinya sendiri dari intaian para predator seksual yang berkeliaran bebas di transportasi publik," katanya.

Baca Juga: Pelecehan Verbal: Dasar Hukum dan Dampaknya!

5. Kekerasan Berbasis Gender Online diatur dalam UU TPSK

Kepala Unit Perempuan dan Anak (Kanit PPA) Bareskrim Polri, AKBP Ema Rahmawati menjadi narasumber pada workshop FJPI di Jakarta, Kamis (20/6/2024). (IDN Times/Linggauni)

Merujuk pada Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang disahkan pada 12 April 2022, tren kasus pelecehan dan kekerasan seksual saat ini mengarah ke Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO), dengan modus melalui media sosial.

Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani dalam acara workshop Urgensi Pedoman Pemberitaan Kekerasan Seksual Bagi Jurnalis, yang digelar Forum Jurnalis Perempuan Indonesia (FJPI) bekerja sama dengan Kedutaan Besar Australia, di kantor IDN Times, Jakarta, Kamis (20/Juni/2024) lalu, yang juga dihadiri oleh Kepala Unit (Kanit) Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polri, AKBP Ema Rahmawati, menyebutkan bahwa soal KBGO diatur dalam UU TPSK.

Dikutip dari data Komnas Perempuan yang dirilis di komnasperempuan.go.id, Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) yang sebelumnya bernama Kekerasan Siber Berbasis Gender (KSBG) Terhadap Perempuan, yakni setiap tindakan kekerasan berbasis gender, yang dilakukan, didukung atau diperburuk sebagian atau seluruhnya dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), yang menyasar terhadap seorang perempuan sebagai korban, karena ia seorang perempuan atau mempengaruhi secara tidak proporsional terhadap perempuan, yang mengakibatkan, atau mungkin berakibat terhadap kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk atas ancaman tindakan berupa pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ruang publik atau dalam kehidupan pribadi.” (Komnas Perempuan, 2021).

Bentuk-bentuk KBGO bermacam-macam antara lain cyber harassment (pelecehan online), malicious distribution (ancaman distribusi foto atau video pribadi), impersonation (penipuan profil), cyber hacking (peretasan), cyber grooming (pendekatan untuk memperdaya), online defamation (pencemaran nama baik), cyber stalking (penguntitan online), illegal content (konten ilegal), cyber recruitment (rekrutmen online), dan doxing yakni menggali dan menyebarkan informasi pribadi seseorang di internet dengan maksud untuk menyebarluaskan atau intimidasi atau pelecehan.