Rapat Mewah Dihias Kolam Ikan, Pengamat Pemilu: KPU Mesti Bertobat

2. KPU harus mempertanggung jawabkan anggaran yang bersumber dari uang rakyat

Tiga paslon bubuhkan tanda tangan di naskah kampanye dan deklarasi damai bersama KPU di Pilkada Jakarta 2024. (IDN Times/Santi Dewi)

Oleh karena itu, kata Titi seperti halnya peserta pemilu yang harus mempertanggungjawabkan setiap sen dana kampanyenya. Maka KPU juga harus bertanggung jawab secara terbuka, transparan, dan akuntabel atas setiap sen penggunaan anggaran pembiayaan pemilu yang bersumber dari pajak rakyat tersebut.

“Sikap yang jor-joran dan bermewah-mewahan dalam penggunaan anggaran pemilu selain bertentangan dengan prinsip dan kode etik dalam penyelenggaraan pemilu, juga merupakan tindakan aji mumpung yang sangat merugikan rakyat dan keuangan negara,” ujar Titi.

Hal itu juga bisa menurutnya, bisa menimbulkan ekses yang lebih ekstrim berupa keresahan dan ketidakpercayaan publik pada proses demokrasi. Sebab, mereka menganggap Pemilu dan prosedur demokrasi sebagai sesuatu yang mahal dan tidak cocok diberlakukan dalam sebuah negara berkembang seperti Indonesia.

“Mestinya, pihak KPU lebih sadar diri bahwa anggaran pemilu yang mereka kelola adalah amanat negara yang bersumber dari jutaan rakyat Indonesia yang bisa jadi kehidupannya juga sangat tidak mudah namun melalui pajak yang mereka bayarkan tetap berkontribusi dalam membiayai pemilu,” kata Titi.

“Uang rakyat bukan daun dari pohon yang rimbun, tapi hasil pajak rakyat yang dibayar dengan susah payah oleh seluruh warga bangsa,” imbuhnya.

3. Perludem menilai KPU cuma hambur-hamburkan uang tanpa ada manfaat

Anggota Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini dalam agenda media talk KemenPPPA, Senin (9/9/2024) (IDN Times/Lia Hutasoit)

Titi mengatakan, demokrasi harus didukung sebagai komitmen yang solid, tapi bukan berarti dijadikan gelimang kemehawan yang  ternyata cuma simbolik, namun tidak punya kontribusi dan relevansi terhadap penyelenggaraan pemilu yang berkualitas.

“Cuma hambur-hamburkan uang tanpa ada manfaat yang jelas,” kata Titi.

Terkait sikap lembaga penyelenggara pemilu itu, Titi mengajak publik lebih kritis dan intensif lagi mengawasi kerja-kerja dan penggunaan anggaran oleh KPU. Khusunya di tengah momentum pilkada di mana juga ada anggaran besar untuk pembiayaan pilkada yang bersumber dari APBD di setiap daerah.

“Jangan sampai dana pilkada yang merupakan uang pajak rakyat tersebut jadi bancakan perilaku bermewah-mewah para oknum penyelenggara yang aji mumpung memanfaatkan jabatan dan otoritas mereka,” ujarnya.

4. Warganet geram dengan postingan KPU

Meja rapat KPU dengan kolam di tengahnya. (Instagram/KPU)

Sebelumnya, KPU di instagram ramai diperbincangkan. Kolom komentar penuh dengan kritik warganet yang geram melihat kemewahan momen rapat koordinasi Tripartit Antar Lembaga Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia.

Rapat dengan pembahasan kesiapan Penyelenggaraan Tahapan Pilkada Tahun 2024 itu digelar di kantor KPU pada Senin, 12 Agustus 2024. Foto-foto penyelenggaraan rapat itu diunggah KPU pada 16 Agustus 2024.

Dari postingan tersebut, terlihat rapat digelar mewah dengan kolam ikan di tengah ruangan. Meja dengan 19 kursi disusun melingkar mengelilingi kolam.

Hanya 14 kursi terisi, sementara lima lainnya kosong. Pertemuan itu dihadiri oleh Ketua KPU Mochammad Afifuddin, Anggota KPU Idham Holik, August Mellaz, Yulianto Sudrajat, dan Betty Epsilon Idroos, bersama Sekretaris Jenderal KPU Bernad Dermawan Sutrisno.

Selanjutnya, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, Anggota Bawaslu Herwyn J. H. Malonda, dan Totok Hariyono bersama Sekretaris Jenderal Bawaslu Ichsan Fuady. Sementara itu DKPP dihadiri Ketua DKPP Heddy Lugito, Anggota DKPP I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi dan Sekretaris DKPP David Yama.

“Itu apa sih di tengah, kolam ikan? Mau mancing sekalian apa? Mending rapat di empang,” komentar @ahmadsrobbani.

“Nyusun meja rapat aja udah gak efektif dan efesien apalagi waktu eksekusi hasil rapat. Buat apa coba ada air mancur?” tulis @mas_hata.

“Apakah tak terlalu mewah untuk dapat tripatrit antar tiga lembaga?” @hadarng.

5. Hadar Nafis Gumay juga turut mengomentari sikap KPU

Petugas melakukan sortir dan lipat kotak suara di KPU Tulungagung. IDN Times/ Bramanta Pamungkas

Postingan itu pun dikomentari di X oleh Direktur Eksekutif Network for Democracy and Electoral Integrity (NETGRIT), Hadar Nafis Gumay. Dan Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini.

Awalnya, Titi mengunggah cuitan @democracynow soal Biden yang menghadirkan pimpinan tiga negara. Mereka juga duduk melingkar namun tidak ada kolam ikan di tengahnya.

“Tradisi rapat simpel, efektif, efisien model begini harus ditiru oleh rapat-rapat di Indonesia. Tidak perlu bermegah-megah sampai bikin kolam artifisial di tengah ruang rapat dg cemilan ekstra di atas meja. Rapat ya rapat, makan ya makan. Prioritas itu bersihkan toilet kantor,” tulis Titi.

“Saya duga contoh fasilitasi rapat yang yidak simpel, tidak efisien, dan tidak efisien yang dimaksud Mba Titi ini ya. Satu rapat tripatrit Pimp.  @KPU_ID @bawaslu_RI @DKPP_RI . Ada kolamnya🤭 Sementara Quad Summit Pres. Biden menghadirkan Pimpinan 3 negara. Beda jauh! #tolakpemborosanuang,” kata Hadar mengimentari cuitan Titi sambil membagikan foto rapat mewah Tripartit KPU, Bawaslu dan DKPP.

Baca Juga: Cara Cek Daftar Calon Kepala Daerah Pilkada 2024, Resmi dari KPU