Kapolda Papua Sebut Ada Pihak Ketiga di Penyanderaan Pilot Susi Air
![Kapolda Papua Sebut Ada Pihak Ketiga di Penyanderaan Pilot Susi Air](https://cdn.idntimes.com/content-images/post/20230215/1ab57663-b747-4ae2-9098-e0563b9fb969-cfd924ca77f48f20e539776c4c1c24b5_600x400.jpeg)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Kapolda Papua, Irjen Pol Mathius D Fakhiri, mengaku ada pihak ketiga yang bermain di kasus penyanderaan pilot Susi Air, Kapten Philips Mertenz. Hal tersebut disampaikan Kapolda usai menggelar pertemuan tertutup dengan Atase Kepolisian Selandia Baru, di Polda Papua lama, Kota Jayapura, Senin (26/2/2024).
Menurut Irjen Fakhiri, pihak ketiga tersebut memanfaatkan isu penyanderaan kapten Philips untuk kepentingan kelompok dan pribadi, namun mengatasnamakan organisasi perjuangan Papua Merdeka.
"Ada pihak lain yang memang sengaja menghambat, menghalang-halangi supaya proses negosiasi yang sudah dilakukan dan mau menuju titik temu ini tidak berhasil," ungkap Irjen Fakhiri dalam keterangan tertulisnya, Senin (26/2/2024).
1. Pihak ketiga mengangkat isu Papua Merdeka ke pemerintahan New Zealand
Fakhiri menjelaskan, pihak ketiga tersebut sengaja mengangkat isu Papua Merdeka ke pemerintahan Selandia Baru. Dugaan ini disampaikan kepada Kepolisian Selandia Baru agar bisa memahami situasinya saat ini.
"Sudah kami sampaikan tadi di pertemuan dan mereka memahami hal tersebut dan tetap memberikan kepercayaan penuh kepada kami, TNI-Polri, di Papua untuk terus bekerja membebaskan kapten Philip. Karena sekali lagi, itu kepentingan dari kelompok tersebut, baik Benny Wenda maupun Sebby Sembom yang selalu berkoar-koar di luar tentang isu-isu Papua. Sudah kami sampaikan ke mereka agar pernyataan itu tidak usah didengarkan,” kata Fakhiri.
Baca Juga: Setahun Ditawan KKB, Tokoh Agama Desak Kapten Philip Dibebaskan
2. Selandia Baru percayakan pembebasan kapten Philips ke pemerintah Indonesia
Editor’s picks
Fakhiri juga mengaku bila pihak Selandia Baru hingga saat ini tetap sepakat untuk memercayakan pembebasan kapten Philips ke pemerintah Indonesia dan mengakui secara penuh, Papua adalah bagian dari NKRI.
"Mereka tetap sepakat urusan itu, soal Philips merupakan otoritas Indonesia. Mereka tidak mencampuri urusan tersebut dan tetap masih mengakui Papua bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia," ujarnya.
Dia juga menjelaskan, hingga kini pihaknya dibantu TNI masih terus bekerja keras untuk membebaskan kapten Philips.
"Kami terus bekerjasama dengan teman-teman TNI dan hingga kini masih menerapkan pola soft lewat negoisasi yang melibatkan semua pihak, termasuk pemerintah setempat, gereja, masyarakat, dan para tokoh di sana untuk pembebasan Kapten Philips," kata Fakhiri.
3. Polda Papua telah mengetahui keberadaan kapten Philips
Fakhiri mengatakan, hingga kini pihaknya telah mengetahui keberadaan kapten Philips dan kondisi kesehatannya. Pun, sampai sekarang TNI dan Polri terus berupaya bernegoisasi agar KKB bisa membebaskan Kapten Philips tanpa muncul korban.
"Sudah kami pantau lokasi mereka di mana, bagaimana kesehatan Philips. Namun, kami masih terus negoisasi agar Kapten Philips bisa dibebaskan tanpa ada jatuh korban, sehingga proses ini memang akan memakan waktu," katanya.
Baca Juga: Satgas Marinir Kontak Tembak dengan KKB, 1 Orang Tewas