Deputi Pencegahan Pahala Nainggolan Maju Jadi Calon Pimpinan KPK
Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan (IDN Times/Aryodamar)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pahala Nainggolan, mendaftarkan diri dalam seleksi Calon Pimpinan (Capim) KPK periode 2024-2029. Pahala mengaku telah berkomunikasi dengan Humas KPK terkait pendaftaran ini.
"Bahwa, ini saya daftar buat pimpinan nih. Jadi saya bilang, waduh nih saya diajak ngomong tapi daftar gimana,” kata Pahala dalam sebuah diskusi di KPK, Jumat (12/7/2024).
1. Pahala enggan menjawab terkait kriteria Capim KPK
Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan (IDN Times/Aryodamar)Pahala membatasi diri soal kriteria calon pimpinan yang baik, mengingat sudah mendaftarkan diri. Dia hanya akan menyampaikan seruan agar pendaftar KPK memiliki kualitas yang baik.
"Saya bilang sama Pak Ali dibatasin saja mbak. Kalau bertanya kriteria segala macam, jangan sama saya deh. Saya khawatir nanti di sana mencocokkan diri sama Prof Arief juga, yang menurut promosinya di sini," ujar Pahala.
Baca Juga: KPK Tetapkan 21 Tersangka Korupsi Dana Hibah Pemprov Jatim
2. Daftar eks pegawai KPK yang akan daftar sebagai Capim KPK
Editor’s picks
Novel Baswedan di Komnas HAM (dok. Humas Komnas HAM)Selain Pahala Nainggolan, sejauh ini telah ada 12 eks pegawai KPK yang juga akan mendaftar sebagai calon pimpinan KPK. Berikut daftarnya:
- Mochamad Praswad Nugraha
- Novel Baswedan
- Harun Al Rasyid
- Budi Agung Nugroho
- Andre Dedy Nainggolan
- Herbert Nababan
- Andi Abdul Rachman Rachim
- Rizka Anungnata
- Juliandi Tigor Simanjuntak
- March Falentino
- Farid Andhika
- Waldy Gagantika
3. Pendaftaran dibukan hingga 15 Juli 2024
Gedung KPK (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)Pansel Capim dan Dewan KPK 2024-2029 telah resmi membuka pendaftaran sejak Rabu, 26 Juni 2024. Sementara, batas waktu pendaftaran adalah Senin (15/7/2024) nanti.
Semua warga negara berhak mendaftar. Informasi lengkapnya dapat dilihat melalui situs setneg.go.id atau KPK.go.id.
Baca Juga: Kasus Dana Hibah Pokmas Jatim, KPK Sita Rp380 Juta-Sertifikat Rumah
