Bareskrim Tunggu Hasil Digital Forensik BSSN soal Kebocoran Data NPWP
Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Himawan Bayu Aji (IDN Times/Irfan Fathurohman)
Intinya Sih...
- Bareskrim melakukan penyelidikan atas kebocoran data NPWP sebanyak 6 juta di dark web.
- Dittipidsiber Bareskrim menggandeng BSSN untuk melakukan digital forensik terhadap kasus kebocoran data NPWP.
Jakarta, IDN Times - Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri mengaku sedang melakukan penyelidikan kasus kebocoran data enam juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Dalam penyelidikan ini, Bareskrim menggandeng Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Brigjen Pol Himawan Bayu Aji, mengatakan, pihaknya saat ini masih menunggu hasil digital forensik oleh BSSN.
“Kita juga menunggu dan komunikasi dengan BSSN untuk melakukan forensik, seperti apa sih tipikal dan topologinya, itu menjadi suatu hal penting untuk nanti arah penyelidikan,” kata Himawan di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Selasa (24/9/2024).
Baca Juga: Direktorat PPA-PPO Polri Jadi Langkah Maju Tangani Kasus Perempuan
1. Bareskrim tak bisa bekerja sendiri untuk mengatasi permasalahan di ruang siber
Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Himawan Bayu Aji (IDN Times/Irfan Fathurohman)Himawan mengatakan, pihaknya tidak bisa bekerja sendiri dalam mengungkap dan mengatasi permasalahan di ruang siber. Oleh karena itu Dittipidsiber menggandeng kementerian dan lembaga terkait.
“Itu menjadi suatu hal yang penting dan menjadi suatu ekosistem untuk pengungkapan kasus. Jadi kerja sama itu menjadi suatu hal yang penting,” ujar Himawan.
Baca Juga: Usut Kebocoran Data NPWP Jokowi, Bareskrim Gandeng BSSN
2. Data Jokowi hingga Menteri Budi diduga bocor
ilustrasi hacker (IDN Times/Aditya Pratama)Sebelumnya, enam juta data NPWP diduga bocor dan diperjualbelikan di dark web. Ini merupakan ulah pelaku yang menamakan dirinya sebagai 'Bjorka.'
Informasi ini disampaikan oleh praktisi keamanan siber, Teguh Aprianto, di akun media sosialnya.
“Sebanyak 6 juta data NPWP diperjualbelikan dengan harga Rp150 juta. Data yang bocor di antaranya NIK (Nomor Induk Kependudukan), NPWP, alamat, nomor ponsel, e-mail, dan lain-lain," demikian cuit Teguh di akun media sosialnya, Rabu (18/9/2024).
Ia menyebut, data-data penting yang diduga bocor itu milik Presiden Joko "Jokowi" Widodo, Menkominfo Budi Arie Setiadi, Menteri Keuangan Sri Mulyani hingga dua putra Jokowi.
"Pelaku memberikan data-data itu di dalam sampelnya," kata dia.
Baca Juga: Usut Kebocoran Data NPWP Jokowi, Bareskrim Gandeng BSSN
3. Total ada 6,6 juta data yang dijual di dark web
ilustrasi hacker (IDN Times/Aditya Pratama)Lebih lanjut, Teguh juga menyertakan tangkapan layar unggahan penjahat siber di dark web Breach Forums. Dalam tangkapan layar tersebut, unggahan tampak dibuat oleh akun bernama Bjorka pada September 2024.
Total ada 6,6 juta yang dijual dalam forum tersebut. Data-data tersebut dibanderol dengan harga 10 ribu dolar AS atau sekitar Rp153,1 miliar.
Perusahaan keamanan siber Falcon Feeds, lewat akunnya di X juga mengungkap penjualan data Ditjen Pajak yang bocor berisi informasi pribadi seperti NIK, NPWP, alamat, email, nomor telepon, dan tanggal lahir.
“Seorang anggota forum pembobolan mengklaim telah membocorkan data dari Direktorat Jenderal Pajak, otoritas pajak resmi Indonesia. Data yang bocor tersebut dilaporkan berisi informasi pribadi seperti nama, NIK, NPWP, alamat, email, nomor telepon, dan tanggal lahir. NB: Keaslian klaim ini belum diverifikasi," cuit Falcon Feeds.
Baca Juga: Kemasan Polos Rokok Diterapkan, Penerimaan Pajak Bisa Susut 95 Persen
