Sekjen PDIP: Demokrasi Indonesia Sedang Diuji, Nepotisme Lahir Kembali
Sekjen PDIP Hasto Kritiyanto di Sekolah Partai PDIP Lenteng Agung (IDN Times/Aryodamar)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan demokrasi Indonesia sedang diuji karena nepotisme menguat. Hal itu ia ungkapkan saat menerima delegasi Council of Asian Liberal and Democrats (CALD Party).
Hasto mengaku sempat berbicara dengan Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah sebelum acara dimulai. Ia mempertanyakan Basarah yang memakai seragam PDIP bernuansa hitam. Menurutnya baju hitam merupakan simbol duka.
"Memang benar, ini mencerminkan betapa demokrasi saat ini sedang diuji. Ya, karena terlahir kembalinya nepotisme. Jadi, kita harus mempertimbangkan hal ini," ujar Hasto di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (28/10/2023).
Baca Juga: PDIP Bantah Prabowo Sulit Bertemu Megawati
1. Ahmad Basarah sebut dirinya dan PDIP berduka
Putra Nababan dan Ahmad Basarah (IDN Times/Aryodamar)Ahmad Basarah membenarkan baju hitam yang dipakai sebagai simbol berduka. Basarah mengatakan perasaan berduka tak hanya dirasakan dirinya, tetapi juga PDIP.
"Baju hitam ini adalah simbol dari suasana hati dan perasaan kebatinan kami sebagai keluarga PDI Perjuangan," ujar Basarah.
Baca Juga: Sekjen PDIP: Benar Pak Lurah Minta Perpanjangan Jabatan 3 Periode
2. PDIP ingin Pemilu berlangsung gembira meski sedang kecewa
Ilustrasi pemilu (IDN Times/Mardya Shakti)Basarah mengatakan PDIP akan tetap tampil tersenyum, meski dalam keadaan duka. Menurutnya, pemilu harus dilaksanakan dengan suasana gembira.
"Baik pemilu legislatif maupun pemilu presiden harus kita jadikan pestanya demokrasi rakyat, pesta yang membahagiakan, pesta yang menggembirakan. Sesakit apapun perasaan hati kami saat ini," ujarnya.
Baca Juga: PDIP Akui Ada Permintaan Presiden 3 Periode, Cak Imin: Tanya ke Hasto
3. PDIP sebut masyarakat berduka dengan putusan MK
Ilustrasi Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) (IDN Times/Axel Joshua Harianja)Basarah mengatakan, duka yang dialami terkait putusan Mahkamah Konstitusi yang mengizinkan kepala daerah bisa ikut Pemilu Presiden meski belum berusia 40 tahun. Putusan ini membuat Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menjadi bakal calon wakil presiden Prabowo Subianto.
"Ya saya kira kalau kita melihat suasana kebatinan publik, kekecewaan publik, terhadap peristiwa politik hukum yang terjadi di Mahkamah Konstitusi. Saya kira bukan hanya menurut pandangan dan pemikiran saya, kekevewaan terhadap kewibawaan lembaga MK yang harusnya menjadi the guardian of constitution, menjadi lembaga penjaga marwah konstitusi kita dan penjaga marwah ideologi bangsa kita, telah mengalami suatu degradasi," ujarnya.
