Proses Lelang Proyek Shelter Tsunami di NTB Diusut KPK
Gedung KPK (IDN Times/Aryodamar)
Intinya Sih...
- KPK memeriksa saksi terkait dugaan korupsi shelter tsunami di NTB
- Dua saksi tidak hadir, dua tersangka ditetapkan, kerugian negara diperkirakan Rp19 miliar
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa saksi bernama Baiq Fatmi dan Purwanto Joko Astriyo selaku Asisten Teknis Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR Nusa Tenggara Barat (NTB). Keduanya diperiksa sebagai saksi dugaan korupsi shelter tsunami di NTB.
Juru Bicara KPK Tessa Mahardika menyebut keduanya memenuhi panggilan KPK. Keduanya dicecar soal proses lelang proyek shelter tersebut.
"Ditanya tentang proses lelang pembangunan tempat evakuasi sementara (TES)/Shelter Tsunami di NTB," ujar Tessa dalam keterangannya, dikutip Selasa (23/7/2024).
Baca Juga: NTB Dapat Mudarat dari Proyek Gedung Shelter Tsunami yang Dikorupsi
1. Dua saksi tak hadir
Juru Bicara KPK Tessa Mahardika (IDN Times/Aryodamar)KPK sebetulnya memanggil empat saksi. Namun, dua saksi lainnya, yakni Jublina Marselina Tawa selaku penguji SPP, dan Ika Sri Rejeki selaku Kepala Balai Sarana Prasarana Pemukiman Direktorat Jenderal Cipta Karya NTB tak memenuhi panggilan.
"Berhalangan hadir dan sudah konfirmasi untuk penjadwalan ulang," ujarnya.
Editor’s picks
Baca Juga: KPK: Kualitas Shelter Tsunami di NTB Berkurang karena Dikorupsi
2. KPK tetapkan dua tersangka dalam kasus ini
Juru Bicara KPK Tessa Mahardika (IDN Times/Aryodamar)KPK diketahui telah menetapkan dua tersangka dalam kasus ini. Namun, identitasnya belum diungkapkan secara resmi kepada publik
"Menetapkan dua tersangka, yaitu satu dari penyelenggara negara ,dan satu lainnya dari BUMN," ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardika, Senin (8/7/2024).
3. Negara rugi sekitar Rp19 miliar
Ilustrasi korupsi. (IDN Times/Aditya Pratama)Kerugian negara akibat kasus ini diperkirakan sekitar Rp19 miliar. Namun, jumlah itu masih dapat berubah.
Adapun KPK melibatkan ahli untuk mengusut kasus tersebut.
