Pemda Keluhkan Pengelolaan Sampah Mahal, Stranas PK Tawarkan Efisiensi
Ilustasi tempat pembuangan akhir. (IDN Times/Reynaldy Wiranata)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Sebanyak 12 pemerintah daerah diinstruksikan mengelola sampah menjadi bahan baku Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa). Hal ini diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan.
Namun, kebijakan yang merupakan proyek strategis nasional (PSN) itu tak berjalan dengan baik. Tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) pun telah melaporkan masalah ini pada Presiden Joko "Jokowi" Widodo.
“Tahun 2020 kita bisa bilang ke Presiden bahwa ini Perpres enggak jalan. Kalau jalan itu enggak bisa karena sistem bisnisnya enggak baik dan pengadaannya semua bermasalah,” ujar Koordinator Harian Stranas PK Niken Ariati.
Baca Juga: Pemkot Surabaya Gandeng Bule Sampah, Edukasi Lingkungan ke Kampung
1. Menko Marves Luhut Pandjaitan disebut sudah revisi aturan
Luhut Binsar Pandjaitan. (IDN Times/Aryodamar)Niken menyebut Menteri Koodinator bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan pun akhirnya merevisi aturan tersebut. Tujuannya agar lebih implementatif.
“Kemarin Pak Luhut di rapat terbatas 30 Agustus bilang, ‘ya sudah direvisi saja Perpresnya supaya lebih implementatif’,” jelas Niken.
Baca Juga: TPA Sarimukti Tak Terima Pembuangan Sampah Organik dari Bandung Raya
2. Pemda enggan jalankan proyek karena beban biaya besar
Koordinator Harian Stranas PK Niken Ariati (IDN Times/Aryodamar)Niken menyebut, pemerintah daerah enggan menjalankan proyek ini karena beban biaya yang besar. Stranas PK melakukan kajian untuk mencari solusi permasalahan ini.
Pemda didorong untuk mau mengelola sampah menjadi briket. Nantinya, briket itu dijual ke PLN dengan harga yang disesuaikan dengan nilai pasar batu bara dalam negeri yakni 70 dolar Amerika Serikat per ton.
"Jadi kan win-win solution ya. Buat Pemda dia dapat duit, dia nggak keluar duit kan, dia cuma investasi untuk bangun briketnya itu. Buat PLN ya sudah mengganti batu bara dan kita bisa bilang ke luar, 'Oke gue sudah green economic ya'. Jadi PLTU kita nggak hanya ngebakar," ujarnya.
Baca Juga: 5 Fakta Menarik Briket, Emas Hitam Kesayangan Eksportir
3. Efisiensi keuangan merupakan hal penting
Koordinator Stranas PK sekaligus Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan (IDN Times/Aryodamar)Efisiensi keuangan dalam pengelolaan sampah merupakan hal penting. Koordinator Stransa PK Pahala Nainggolan menyebut pengelolaan keuangan yang tak efisien akan menimbulkan pemborosan dan membebani APBD.
“Kita ingin lindungi Bapak Ibu sekalian dalam pengambilan keputusan bahwa pengelolaan sampah yang bapak ibu lakukan adalah yang paling efisien,” kata Pahala.
Berita Terkini Lainnya
