PDIP: Anak Tukang Kayu Gak Bisa Jadi Presiden Kalau Gak Ada Kudatuli
Ribka Tjiptaning (dok. DPR)
Intinya Sih...
- Peristiwa Kudatuli pada 27 Juli 1996 dianggap sebagai pemicu terjadinya reformasi di Indonesia.
- Reformasi membuka peluang bagi semua anak rakyat untuk mencapai impian mereka, yang sebelumnya hanya bisa dinikmati oleh kader Golkar.
- PDI Perjuangan akan mendesak Presiden Jokowi agar memasukkan peristiwa Kudatuli sebagai pelanggaran HAM berat, serta melakukan aksi massa ke Komnas HAM.
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Ketua DPP PDI Perjuangan Ribka Tjiptaning mengatakan apabila peristiwa 27 Juli 1996 atau Kudatuli tak terjadi, maka reformasi tak akan terjadi. Bahkan, anak tukang kayu pun tak bisa jadi presiden apabila peristiwa itu tak terjadi.
"Karena tidak ada Kudatuli atau 27 Juli tidak ada reformasi. Kalau tidak ada reformasi tidak ada anak buruh bisa jadi gubernur, tidak ada reformasi tidak ada petani jadi bupati/wali kota, tidak ada reformasi tidak ada anak tukang kayu jadi presiden," ujar Ribka dalam Diskusi di DPP PDIP, Jakarta Pusat, Sabtu (20/7/2024).
1. Hanya Golkar yang bisa jadi pejabat sebelum reformasi
Diskusi Kudatuli di DPP PDIP (IDN Times/Aryodamar)Ribka mengatakan, sebelum reformasi hanya kader Golkar lah yang bisa menjadi pejabat. Mulai dari LKMD, RT, RW, Lurah, hingga Camat.
"Tapi karena terjadi peristiwa 27 Juli, ada reformasi, maka ada satu perubahan yang dahsyat, yaitu bisa semua anak rakyat mimpinya bisa tercapai," ujarnya.
Baca Juga: PDIP Pertimbangkan Edy Rahmayadi Lawan Bobby Nasution di Pilkada Sumut
2. Megawati punya kekuatan rakyat
Editor’s picks
Ketum PDIP, Megawati Soekarnoputri dalam acara HUT ke-51 PDIP. (IDN Times/Aditya Mustaqim)Ribka mengatakan pada saat itu seluruh kekuatan, mulai dari militer sampai konglomerat, ada di pemerintahan. Namun, menurutnya Megawati Soekarnoputri punya kekuatan rakyat.
"Tapi karena kekuatan rakyat yang solid, Megawati bisa menang dan menumbangkan diktaktor otoriter Soeharto yang 32 tahun berkuasa," ujarnya.
Baca Juga: Geramnya Megawati ke Penyidik KPK Usai Pemeriksaan Hasto
3. PDIP akan desak Jokowi masukkan Kudatuli sebagai pelanggaran HAM berat
IDN Times/Debbie SutrisnoPDIP akan melakukan aksi massa ke Komnas HAM. Mereka akan mendesak Presiden Joko "Jokowi" Widodo untuk memasukkan peristiwa Kudatilis sebagai pelanggaran HAM berat.
"Kan kemarin Jokowi mengumumkan pelanggaran HAM berat ada 12. 65, terus Lampung, dan lain-lain, termasuk Semanggi. Ini tentang 27 Juli gak masuk pelanggaran HAM berat. kita akan protes dan berjuang supaya peristiwa 27 Juli masuk pelanggaran HAM berat," ujar Ribka.
