KPK: Kualitas Shelter Tsunami di NTB Berkurang karena Dikorupsi
Gedung KPK (IDN Times/Aryodamar)
Intinya Sih...
- KPK mengusut dugaan korupsi pembangunan shelter antisipasi tsunami di Nusa Tenggara Barat.
- Shelter penting untuk melindungi masyarakat dari tsunami dan harus tahan terhadap gempa dan luapan air laut.
- KPK telah menetapkan 2 tersangka dalam kasus ini, dengan kerugian negara sekitar Rp19 miliar.
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengusut dugaan korupsi pembangunan shelter untuk antisipasi tsunami di Nusa Tenggara Barat. Diduga, terjadi penurunan kualitas bangunan shelter akibat dikorupsi.
"Beberapa yang sudah kami cek, ada yang memang kualitasnya menurun," ujar Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, dikutip pada Rabu (10/7/2024).
Baca Juga: Negara Rugi Rp19 M Gara-Gara Korupsi Proyek Shelter Tsunami di NTB
1. Shelter tsunami harus bisa lindungi rakyat
Asep Guntur Rahayu (IDN Times/Aryodamar)Shelter sangat penting untuk mengantisipasi terjadinya tsunami. Sehingga, masyarakat bisa berlindung ketika bencana terjadi.
"Jadi harus tahan berada gempa dan juga bisa melindungi masyarakat dari adanya luapan air laut, tsunami," ujarnya.
Baca Juga: KPK Tetapkan 2 Tersangka Korupsi Proyek Shelter Tsunami di NTB
Editor’s picks
2. KPK tetapkan dua tersangka
Juru bicara baru KPK Tessa Mahardika Sugiarto memberikan keterangan pers terkait pergantian juru bicara KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (7/6/2024). (ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga)KPK telah menetapkan dua tersangka dalam kasus ini. Namun, identitasnya belum diungkapkan secara resmi kepada publik.
"Menetapkan 2 tersangka yaitu 1 dari penyelenggara negara dan 1 lainnya dari BUMN," ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardika, Senin (8/7/2024).
Baca Juga: 5 Hal yang Menyebabkan Gunung Meletus Memicu Tsunami, Mengerikan!
3. Kerugian negara sekitar Rp19 miliar
Ilustrasi korupsi. (IDN Times/Aditya Pratama)Kerugian negara akibat kasus ini sekitar Rp19 miliar. Namun, jumlah itu masih dapat berubah.
KPK melibatkan ahli untuk mengusut kasus ini.
