KPK: Fraud Bikin BPJS Kesehatan Rugi Sampai Rp20 Triliun
ilustrasi BPJS Kesehatan (IDN Times/Aditya Pratama)
Intinya Sih...
- Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, ungkapkan dana BPJS Kesehatan Rp150 triliun, tapi masih ada fraud hingga Rp20 triliun.
- Fraud terjadi karena manipulasi data peserta dan pemanfaatan layanan yang tidak diperlukan.
- Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, tekankan pentingnya sinergi untuk mendukung keberlanjutan program JKN.
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata, mengungkapkan per 2024 terdapat sekitar Rp150 triliun dana yang tersedia untuk menopang pelayanan fasilitas kesehatan BPJS Kesehatan. Namun, masih ditemukan sejumlah fraud terjadi yang diduga merugikan sampai Rp20 triliun.
"Kerugian dari fraud di bidang kesehatan adalah 10 persen dari pengeluaran untuk kesehatan masyarakat, sekitar Rp20 Triliun secara nominal. Kasus yang tidak pernah tersentuh adalah dalam pelayanan jaminan kesehatan, di mana ada manipulasi/phantom billing dilakukan oleh fasilitas kesehatan (faskes), baik pusat hingga daerah yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan," ujar Alex dalam keterangan tertulis yang dikutip pada Jumat (20/9/2024).
1. Ada sejumlah dugaan fraud yang terjadi
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata (IDN Times/Aryodamar)Alex menilai fraud yang kerap terjadi antara lain memanipulasi data peserta serta melakukan pemanfaatan layanan yang tidak diperlukan untuk mengambil keuntungan. Contohnya, seperti tindakan medis berlebihan atau pemberian obat-obatan yang tidak diperlukan.
"Saya menekankan, pemberantasan korupsi bukan tugas KPK saja, tapi kita bersama. Hadirin semua tidak bisa tutup mata ketika tahu di lingkungan ada kecurangan, laporkan ke BPJS! Saya rasa sekarang sudah ada fitur semacam Whistle Blower System (WBS). Kalau bisa diingatkan dan dicegah sejak dini lebih baik," ujar Alex.
Baca Juga: Alasan Kaesang Tulis Biaya Jet Pribadi Cuma Rp90 Juta di Formulir KPK
2. BPJS Kesehatan perlu tata kelola akuntabel dan transparan
Editor’s picks
Kantor pusat BPJS Kesehatan di Cempaka Putih, Jakarta Pusat. (IDN Times/Vadhia Lidyana)BPJS Kesehatan telah berusia satu dekade. Menurut Alex, dibutuhkan tata kelola sistem yang akuntabel dan transparan, khususnya untuk dapat mencegah terjadinya fraud hingga korupsi agar program dan penciptaan pelayanan kesehatan yang adil dan merata terus berlanjut.
"BPJS Kesehatan merupakan gotong royong dalam rangka membuat masyarakat Indonesia sehat. Ada iuran peserta, subsidi pemerintah melalui APBN dan APBD. Artinya, ada uang negara dan dana publik didalamnya. Ini yang harus dikelola," ujar Alex.
3. BPJS Kesehatan sebut pentingnya sinergi
Direktur BPJS Kesehatan Ghufron Mukti (Dok. Humas KPK)Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, menyampaikan pentingnya sinergi antarpihak, termasuk instansi pemerintah, fasilitas kesehatan, serta asosiasi dan organisasi profesi, untuk mendukung keberlanjutan hingga peningkatan mutu program JKN. Dia menyatakan, 2024 merupakan momentum yang tepat untuk melanjutkan transformasi mutu layanan, terutama dalam memperluas akses layanan kesehatan.
"Momen ini kami gunakan untuk mengapresiasi faskes yang sehat dan bebas dari korupsi. Ke depan, BPJS Kesehatan berkomitmen untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan melalui berbagai inovasi, seperti simplifikasi administrasi layanan di faskes serta adanya digitalisasi layanan melalui telekonsultasi, e-SEP, antrean online, dan i-Care JKN," kata Ghufron.
Baca Juga: Cara Scaling Gigi Pakai BPJS Kesehatan, Ini Syaratnya!
