Benny K Harman Demokrat: KPK Itu Seperti Teroris, Menakutkan!
Intinya Sih...
- Komisi III DPR menyebut KPK menakutkan dan seperti teroris. KPK dianggap menakutkan karena tak pandang bulu dalam menangkap pelaku korupsi, termasuk ketua DPR. Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Demokrat Benny K Harman mengusulkan agar OTT dilakukan untuk pencegahan korupsi, bukan mencari lawan politik.
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Komisi III DPR melakukan rapat kerja dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam rapat tersebut, anggota Komisi III dari Fraksi Partai Demokrat, Benny K Harman, menyebut KPK seperti teroris.
"Suatu ketika di masa lalu saya pernah menegaskan bahwa kami di DPR KPK itu seperti teroris, menakutkan. Sungguh menakutkan," ujar Benny di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (1/7/2024).
1. Ketua DPR saja pernah ditangkap, apalagi anggotanya
Benny mengatakan, menurutnya KPK begitu menakutkan karena sejak dulu tak pandang bulu dalam menangkap pelaku korupsi. Mulai dari Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), sampai ketua DPR pun ditangkap.
"Ini kita alami, ketua DPR ditangkap KPK. Jangankan anggota, ketua saja ditangkap," ujarnya.
Diketahui, mantan Ketua DPR RI Setya Novanto pernah ditangkap KPK dalam kasus e-KTP pada 2017. Novanto divonis hukuman 15 tahun penjara.
Baca Juga: Kasus Cuci Uang Bupati Meranti, KPK Sita 40 Bidang Tanah Senilai Rp5 M
Editor’s picks
2. UU KPK tak salah memerintahkan DPR awasi KPK
Oleh sebab itu, menurut Benny, Undang-Undang KPK tidak salah memerintahkan DPR untuk melakukan pengawasan politik. Menurutnya, KPK punya kewenangan yang menakutkan.
"Jadi kami diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan politik terhadap pengunaan kewenangan tugas yang diberikan UU pada KPK," ujarnya.
3. Benny K Harman minta OTT KPK untuk pencegahan korupsi
Dalam kesempatan itu, Benny juga mengusulkan agar Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang kerap dilakukan KPK, dilakukan untuk pencegahan korupsi. Ia berharap KPK tak melakukan OTT hanya untuk menangkap lawan politik.
"Saya dulu pernah usulkan OTT itu bukan untuk mencari kesalahan dan mencari musuh politik, jangan. Lalu apa? Dulu saya usulkan OTT ini bagian ini dari agenda untuk pencegahan (korupsi)," ujarnya.