Cara Pemprov DKI Jakarta Perangi Korupsi dan Judi Online
Berita Jakarta (PJ Gubernur Heru di acara Modern Humanity Educative dan Accessibility"
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, mengatakan, Pemprov DKI Jakarta aktif melakukan kampanye antikorupsi dan antijudi online melalui berbagai media. Salah satu alasannya, karena judi online keberadaannya dinilai terkamuflase.
"Sekarang ini, permasalahannya, judi online terkamuflase. Dia tidak semata-mata seperti judi online pada puluhan tahun lalu. Sekarang terkamuflase dengan permainan online yang sangat singkat dengan janji menggiurkan, mendapatkan keuntungan yang tinggi. Hal ini tidak disadari oleh para pelajar dan tidak diketahui oleh masyarakat," ujar Heru saat menghadiri pameran kinerja Kejaksaan RI bertema Modern Humanity Educative dan Accessibility di Terowongan Kendal Stasiun BNI Sudirman, Jakarta Pusat, Minggu (22/9/2024), dikutip dari siaran pers.
Baca Juga: Sudah Ditetapkan, Cagub-Cawagub DKI Mulai Hari Ini Dikawal 40 Polisi
1. ASN dan masyarakat harus sadar hukum
Berita Jakarta (Pj Gubernur DKi Jakarta Heru di acara Modern Humanity Educative dan Accessibility"Heru menekankan pentingnya edukasi kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) dan masyarakat tentang kesadaran hukum dan bahaya praktik ilegal, termasuk judi online.
Oleh karena itu, program 'Jaksa Mengajar' diharapkan dapat mendorong ASN menjadi agen perubahan di lingkungannya.
"Pemerintah harus memberikan pemahaman mengenai aturan hukum terkait judi online kepada masyarakat. Kemudian masyarakat memberikan edukasi kepada sesama warga mengenai bahayanya judi online," ujar Heru.
Baca Juga: KPU DKI Gelar Pengundian Nomor Urut Cagub-Cawagub Besok
2. Upaya Pemprov DKI kurangi korupsi dan judi online
Berita Jakarta (Acara Modern Humanity Educative dan Accessibility"Editor’s picks
Heru mengatakan, kampanye yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta bertujuan untuk menyebarluaskan kesadaran tentang dampak negatif kegiatan ilegal tersebut.
Kerja sama dengan Kejaksaan RI yang dilakukan, kata dia, mencakup upaya sosialisasi kepada ASN tentang penerapan nilai-nilai integritas, etika, dan profesionalisme di lingkungan pemerintahan.
Pihaknya juga terus mengembangkan sistem pelayanan berbasis digital, seperti aplikasi JAKI. Sistem ini bertujuan mempermudah akses masyarakat terhadap layanan publik dan meminimalkan potensi pungutan liar.
"Dengan penerapan monitoring dan evaluasi yang ketat, Pemprov DKI Jakarta berkomitmen untuk menjadikan pelayanan publik sebagai indikator utama dalam kinerja ASN. Kolaborasi dengan Kejaksaan dalam penanganan laporan masyarakat terkait pelanggaran hukum akan menjadi langkah nyata dalam menciptakan lingkungan pemerintahan yang bersih dan berintegritas," ucap dia.
Baca Juga: KPU DKI Jakarta Terima Surat Pengadilan soal Nama si Doel Rano Karno
3. DKI berupaya wujudkan kota global
Berita Jakarta (Inspektur Provinsi DKI Syaefuloh Hidayat di acara Modern Humanity Educative dan Accessibility"Heru mengatakan, Pemprov DKI Jakarta juga memiliki upaya untuk mewujudkan Jakarta sebagai Kota Global. Hal itu dilakukan dengan terus berkomitmen memperkuat tata kelola pemerintahan melalui prinsip-prinsip good governance.
Kolaborasi yang terjalin antara Pemprov DKI Jakarta dan Kejaksaan RI, kata dia, diharapkan mampu menciptakan sinergi yang optimal dalam mencegah dan menindak tegas segala bentuk penyimpangan yang dapat merugikan masyarakat dan negara.
"Melalui langkah-langkah konkret ini, Pemprov DKI Jakarta percaya bahwa Jakarta akan menjadi contoh bagi daerah lain dalam menerapkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta bebas dari korupsi," ucap dia.
Baca Juga: KPU DKI Jakarta Gelar Debat Cagub-Cawagub Pertama 6 Oktober 2024
