Ngawi Sukses Capai UHC, Komitmen Perluas Akses Layanan Lewat MPP
Pemerintah Kabupaten Ngawi menunjukkan komitmennya dalam memberikan perlindungan kesehatan kepada seluruh masyarakatnya. (Dok. BPJS Kesehatan)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Ngawi, IDN Times - Pemerintah Kabupaten Ngawi menunjukkan komitmennya dalam memberikan perlindungan kesehatan kepada seluruh masyarakatnya. Hal tersebut dibuktikan dengan dicapainya status Universal Health Coverage (UHC) Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Per 31 Mei 2024, jumlah kepesertaan JKN di Kabupaten Ngawi sebesar 863.980 jiwa atau telah lebih dari 95 persen. Capaian tersebut berhasil diraih berkat adanya sinergi dan kolaborasi yang kuat dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi dalam rangka pemenuhan data kepesertaan JKN dan Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Ngawi untuk pemenuhan kecukupan kebutuhan anggaran sampai dengan Bulan Desember 2024.
“Kami mengucapkan terima kasih atas komitmen yang ditunjukkan oleh Pemerintah Kabupaten Ngawi yang secara serius memberikan perlindungan kesehatan untuk seluruh masyarakatnya ke dalam Program JKN. Tentu dalam mencapai status UHC ini bukan soal mudah. Namun, dengan komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan, hal ini membuktikan keseriusan Pemerintah Kabupaten Ngawi untuk memberikan perlindungan terhadap kesehatan seluruh masyarakatnya,” kata David.
1. Akses seluas-luasnya dalam memberikan kemudahan akses bagi peserta JKN
Kantor pusat BPJS Kesehatan di Cempaka Putih, Jakarta Pusat. (IDN Times/Vadhia Lidyana)David menjelaskan, dengan pertumbuhan jumlah kepesertaan JKN di Kabupaten Ngawi, diperlukan langkah nyata untuk membuka akses seluas-luasnya dalam memberikan kemudahan akses bagi peserta. David melihat pertumbuhan jumlah kepesertaan juga perlu diiringi dengan jumlah kerja sama dengan fasilitas kesehatan.
“BPJS Kesehatan telah bermitra dengan 42 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), enam Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL), satu apotek Program Rujuk Balik (PRB), dan lima laboratorium. Tentu harapannya angka tersebut masih bisa dapat bertambah agar akses terhadap pelayanan kesehatan bagi peserta semakin terbuka luas sehingga peserta dapat semakin mudah mengakses pelayanan kesehatan,” kata David.
Sebagai upaya memberikan kemudahan layanan bagi peserta, BPJS Kesehatan juga terus menghadirkan beragam inovasi. Di sisi pelayanan, BPJS Kesehatan telah menghadirkan Aplikasi Mobile JKN ada fitur-fitur berupa telekonsultasi, skrining riwayat kesehatan, antrean online, hingga fitur i-Care JKN. Dari sisi kemudahan administrasi, ada layanan administrasi nontatap muka berbasis digital, seperti Aplikasi Mobile JKN, pelayanan administrasi melalui Whatsapp (PANDAWA), BPJS Kesehatan Care Center 165, hingga BPJS Online. Bukan hanya itu, BPJS Kesehatan juga turut berpartisipasi dalam Mal Pelayanan Publik (MPP).
Dalam kesempatan tersebut, David juga berkesempatan mengunjungi stan BPJS Kesehatan di dalam MPP Kabupaten Ngawi. Dengan keterlibatan BPJS Kesehatan di MPP Kabupaten Ngawi ini, David berharap bisa mendekatkan layanan kepesertaan kepada masyarakat. Peserta JKN kini dapat dengan mudah mengurus pendaftaran, serta mendapatkan informasi terbaru mengenai Program JKN.
“Melalui sinergi yang baik ini harapannya layanan yang diberikan semakin mudah sehingga peserta puas dalam mendapatkan pelayanan yang mereka butuhkan,” tambah David.
Baca Juga: Komitmen Hadirkan Layanan Prima di RS, BPJS Kesehatan Lakukan Ini
2. Inovasi sangat berperan penting, salah satunya melalui MPP
Editor’s picks
PixelsMenteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Abdullah Azwar Anas mengatakan, untuk mencapai Indonesia Maju, Presiden Republik Indonesia terus mendorong untuk melakukan reformasi birokrasi, dimulai dari birokrasi yang berdampak, birokrasi bukan tumpukan kertas dan birokrasi lincah dan cepat. Menurutnya, untuk mengimplementasi hal tersebut, inovasi sangat berperan penting, salah satunya melalui MPP ini.
“Oleh karena itu, kami mengapresiasi kepada seluruh kabupaten/kota yang berkomitmen dalam menghadirkan MPP. Kunci dalam mewujudkan reformasi birokrasi adalah mengintegrasikan layanan, karena ruhnya adalah menciptakan pelayanan yang cepat, transparan, dan akuntabel,” tegas Anas.
Dia menegaskan, kehadiran pusat pelayanan publik tersebut mendorong pemerintah daerah mengedepankan fungsi pelayanan. Salah satunya dengan melakukan survei kepada publik untuk memantau kinerja pelayanan yang dihadirkan. Oleh karena itu, dirinya berharap kepada seluruh pimpinan daerah untuk melakukan survei dan pemantauan langsung ke lapangan dengan melihat indikator-indikator pelayanan publik yang disediakan, apakah sudah berjalan dengan baik atau belum.
“Mudah-mudahan MPP di Ngawi bisa menjadi model sehingga bisa memberikan pelayanan yang berdampak dan bermanfaat bagi masyarakat dan menjadi contoh dari MPP lainnya untuk memberikan pelayanan yang prima bagi masyarakat,” ungkapnya.
3. Berkomitmen memberikan layanan yang prima
Kantor pusat BPJS Kesehatan di Cempaka Putih, Jakarta Pusat. (IDN Times/Vadhia Lidyana)Kepala Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan (Bakorwil) I Provinsi Jawa Timur yang membawahi wilayah Madiun Raya 1 Madiun, Heru Wahono Santoso, menyebut peresmian MPP yang dilaksanakan merupakan momen penting guna menghadirkan pelayanan publik yang prima bagi masyarakat. Menurutnya, pelayanan yang diberikan harus memiliki kebermanfaatan agar bisa dirasakan dengan baik oleh masyarakat.
“Ekspektasi masyarakat terhadap birokrasi pelayanan semakin tinggi. Artinya kita sebagai lembaga harus berkomitmen memberikan layanan yang prima demi menciptakan pelayanan yang transparan dan akuntabel bagi masyarakat. Semoga MPP ini bisa berdampak pada peningkatan kualitas layanan dan memenuhi ekspektasi masyarakat,” tambah Heru.
Sementara itu, Bupati Ngawi, Ony Anwar Harsono mengatakan MPP ini sudah dilakukan soft launching pada bulan Desember 2023 dengan total keikutsertaan sebanyak 20 instansi dengan 60 jenis layanan. Namun, jumlah ini terus diupayakan melalui sinergi dengan lintas lembaga agar pelayanan dapat diakses oleh masyarakat dalam satu atap. Dengan kolaborasi dan komitmen yang kuat, saat ini sudah mencapai 39 instansi dengan 152 layanan. Termasuk BPJS Kesehatan yang juga turut serta dalam menghadirkan layanan di MPP Kabupaten Ngawi.
“Layanan MPP ini sebagai komitmen Pemerintah Kabupaten Ngawi dalam menghadirkan layanan yang cepat, efektif, transparan, dan akuntabel. Harapannya apa yang menjadi permasalahan masyarakat terkait pelayanan dapat terselesaikan di satu tempat dengan cepat,” tutup Ony. (WEB)
Baca Juga: Dirut BPJS Kesehatan Beberkan Pentingnya Skrining Kesehatan
Topik:
Berita Terkini Lainnya
