Plt. Mentan: Ada 140 Importir Yang Sudah Mendapat RIPH
Plt. Menteri Pertanian (Mentan) Arief Prasetyo Adi dan Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika. (dok. Kementan)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Plt. Menteri Pertanian (Mentan) Arief Prasetyo Adi akan membuka nama-nama importir bawang putih yang sudah mendapat Rekomendasi Izin Produk Hortikultura (RIPH) dari Kementerian Pertanian (Kementan). Menurut Arief, berdasarkan catatan Direktorat Jenderal Hortikultura Kementan, jumlah importir yang masuk daftar tahun ini mencapai 140.
"Saya akan buka transparan siapa saja importirnya dari 140 yang ada. Langkah ini diperlukan karena kemarin ada suara yang mengatakan hanya satu dua importir saja yang mendapat RIPH. Jadi orang itu suka membuat opini sendiri. Nah kita ingin menjelaskan kepada masyarakat bahwa di Kementan tidak ada permainan seperti itu," ujar Arief di Ombudsman RI, Jakarta, Selasa, (17/10/2023).
1. Penerima RIPH diminta lakukan wajib tanam
Plt. Menteri Pertanian (Mentan) Arief Prasetyo Adi. (dok. Kementan)Arief mengatakan, dari 140 perusahaan itu beberapa di antaranya ada yang diminta untuk melakukan wajib tanam sebagai komitmen bersama dalam mendukung pembangunan pertanian nasional. Tak lupa, Arief juga akan memberi apresiasi kepada para importir yang melakukan wajib tanam lebih dari 3 kali.
"Mereka yang lebih dari tiga kali wajib tanam akan mendapat reward berupa mendapatkan lebih banyak RIPH. Iya dong supaya lebih fair," katanya.
Baca Juga: Sambut HPS 2023, Kementan Perkuat Target Produksi Pangan
2. Pembatasan impor tetap dilakukan agar tidak penuhi pasar
Editor’s picks
Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika. (dok. Kementan)Meskipun demikian, Arief mengatakan yang diperlukan saat ini adalah melakukan pembatasan importasi di Kementerian Perdagangan supaya tidak terjadi overstock sehingga antara kebutuhan dan stok sama-sama mencukupi. Sebagai informasi, kebutuhan bawang putih secara nasional rata-rata mencapai 620 ribu ton pertahun.
"Kementerian Pertanian tidak akan mengeluarkan rekomendasi dari 650.000 Ton setelah ini. Yang pasti kita kerjakan apapun yang bisa menjadikan harga sampai dengan ke konsumen lebih baik," katanya.
3. Kementan minta pengawasan kerja terus dilakukan
Plt. Menteri Pertanian (Mentan) Arief Prasetyo Adi dan Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika. (dok. Kementan)Arief berharap Ombudsman RI terus melakukan pengawasan terhadap kerja di Kementerian Pertanian agar tidak terjadi penyimpanan di kemudian hari. Dia berharap, Kementerian dibawah pimpinannya mampu bekerja cepat, optimal dan memiliki koordinasi yang baik dengan para pihak.
"Setelah ini saya ingin pak YK secara obyektif menilai kementerian pertanian dan bantu awasi kalau ada yang tidak beres beres. Satu penyimpangan itu jangan dibiarkan. Nanti setelah ketangkep baru kasih tahu kita. Jadi yang salah salah nanti mohon diberi tahu," jelasnya.
Sebelumnya Arief meminta jajaran kerjanya di lingkup Kementan untuk segera bangkit dari keterpurukan dengan membuka lembaran baru dan menyongsong zero tolerance for integrity sebagai pakta integritas bagi semua eselon I dan II lingkup Kementerian Pertanian. Bagi Arief, integritas adalah nyawa sekaligus pegangan penting dalam menjalankan setiap tugas dan fungsi kerja. Integritas merupakan parameter keberhasilan membangun kesejahteraan rakyat. (WEB)
Baca Juga: Kementan & BRIN Kerja Sama Bangun Ekosistem Pangan
