TOP 5: Puan Maharani Menangis hingga Harga Sewa Jet Pribadi Kaesang

2. Harga sewa pesawat jet pribadi Kaesang ditaksir tembus Rp5,4 miliaran

Kaesang Pangarep hadir di kantor KPK. (dok. IDN Times/Istimewa)

Pengamat Penerbangan, Alvin Lie, mengungkap perkiraan harga sewa pesawat jet pribadi yang ditumpangi Kaesang Pangarep dan istrinya, Erina Gudono, menuju Amerika Serikat (AS).

Alvin menjelaskan hitungannya tersebut, sesuai dengan informasi yang beredar, pesawat yang dipakai sempat mampir ke Tokoname, Jepang dan kemudian baru ke Los Angeles, Amerika Serikat (AS). Perkiraan biaya sewa pesawat jet jenis Gulfstream G650 buatan 2021 dengan tail number N588SE itu dihitung dalam waktu terbang kurang lebih 14 jam.

Menurut Alvin, jet yang dipakai Kaesang itu masuk kategori pesawat bukan niaga. Sehingga, tidak boleh memungut biaya bagi penumpang maupun barang yang diangkut.

"Sejauh pengetahuan saya, pesawat yang digunakan ini bukan niaga dan berbendera asing teregistrasi Amerika Serikat. Sehingga, tidak boleh memungut bayaran dari penumpang maupun kargo yang dimuat," kata dia kepada IDN Times.

Dia menjelaskan, pada umumnya pesawat jet pribadi bisa disewakan pada tarif sekitar 12 ribu hingga 13 ribu dolar AS atau setara Rp181 juta hingga Rp196,5 juta per jam. 

"Kita ambil tengahnya saja sekitar 12.500 dolar per jam," tutur Alvin.

Selain itu, pesawat jet yang dinaiki Kaesang, konsumsi avturnya sekitar 1.900 sampai 2.000 liter per jam. Dengan rute penerbangan selama 14 jam dari Bandara Halim, Jakarta, maka setidaknya konsumsi avtur bisa mencapai 28 ribu liter.

"Kita ambil total sekitar 14 jam, di luar take off landing dan sebagainya. Kita hitung sekarang konsumsi avturnya berapa, kalau 14 jam kali 2.000 liter, itu konsumsi avturnya sekitar 28 ribu liter. Dengan harga avtur pertamina saat ini sekitar 13.500 per liter. Jadi untuk penerbangan dari Halim ke Amerika, total 14 jam, 28.000 liter avtur nilainya adalah sekitar Rp378 juta, itu baru avtur saja belum termasuk biaya pilot, awak kabin, perizinan, layanan navigasi, landing fee, perawatan pesawat, dan sebagainya," ucap Alvin.

Baca Juga: Zulhas Tunjuk Eko Patrio Jadi Sekjen PAN, Gantikan Eddy Soeparno

3. Eko Patrio ditunjuk jadi Sekjen PAN

Ketua DPW PAN DKI Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Wakil Ketum PAN Viva Yoga Mauladi menyebut Ketua Umum PAN Zulkifi Hasan (Zulhas) menunjuk Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio menjadi Sekjen PAN periode 2024-2029.

"Dalam waktu dekat, susunan kepengurusan DPP PAN 2024-2029 akan diumumkan secara resmi oleh formatur tunggal/ Ketua Umum PAN terpilih hasil kongres ke 6 PAN di Jakarta, Bang Zulhas," kata dia dalam keterangannya, Senin (30/9/2024).

Menurut Viva Yoga, dipilihnya Eko Patrio sebagai sekjen PAN merupakan opsi yang baik, rasional, dan objektif.

Pertama, Eko Patrio dianggap berpengalaman sebagai anggota DPR RI selama tiga periode, dari 2009-2024.

"Interaksi, komunikasi, dan jaringan politiknya semakin bagus dan tidak diragukan lagi," ucapnya.

Kedua, di masa kepemimpinan Eko Patrio sebagai Ketua DPW PAN DKI, kursi PAN di DPRD provinsi bertambah, dari dua menjadi sembilan kursi dan mendapatkan kursi wakil ketua DPRD. Di Pemilu 2024, perolehan kursi bertambah menjadi 10 kursi.

"Hal ini menunjukkan Eko Patrio memiliki talenta dan kerja politik yang tangguh dan teruji," tutur Viva Yoga.

Lalu pertimbangan ketiga, latar belakang Eko Patrio sebagai artis dan pekerja seni yang profesional menunjukkan kelasnya. Ia dianggap mengerti suasana kebatinan pemilih, terutama dari generasi milenial dan gen Z.

"Diharapkan dengan adanya Eko Patrio di posisi sekjen akan dapat menjadi magnet yang menarik mereka masuk ke PAN. Dengan sekjen PAN Eko Patrio kami optimis akan dapat menambah energi baru bagi kiprah dan perjuangan politik PAN ke depan. Pokoknya, Masuk Pak Eko," imbuh Viva Yoga.

Baca Juga: Muhadjir Jadi Plt Menteri Desa PDTT, Airlangga Plt Menteri Ketenagakerjaan

4. Menteri Desa PDTT, Menaker dan Wamendagri mengundurkan diri

Menaker Ida Fauziyah dalam silaturahmi dengan pegawai Kemnaker bertema 'Mempererat Silaturahmi Menyambut Ramadan (Dalam Rangka Peningkatan Integritas dan Produktivitas Pegawai)' di Jakarta, Rabu (6/3/2024). (Dok. Kemnaker)

Dua kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang menjadi menteri Kabinet Indonesia Maju mengundurkan diri. Keduanya adalah Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT), Abdul Halim Iskandar serta Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah mengundurkan diri.

"Bapak Presiden telah menerima surat pengunduran diri dari Bapak Abdul Halim Iskandar dan Ibu Ida Fauziyah, dalam jabatan masing-masing sebagai Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta Menteri Ketenagakerjaan," ujar Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana kepada jurnalis, Senin (30/9/2024).

Ari menjelaskan, keduanya mengundurkan diri karena terpilih menjadi anggota DPR RI periode 2024-2029. Keduanya akan dilantik pada 1 Oktober 2024.

"Presiden menyetujui pengunduran diri tersebut dan telah menandatangani Keppres pemberhentian dengan hormat Bapak Abdul Halim Iskandar dan Ibu Ida Fauziyah disertai ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdiannya selama memangku jabatan di Kabinet Indonesia Maju. Keppres tersebut tengah dalam proses pengundangan di Kementerian Sekretariat Negara," kata dia.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), John Wempi Wetipo juga mengundurkan diri. Wempi melepas jabatan Wamendagri karena maju sebagai calon Gubernur Papua Tengah.

"Bapak Presiden telah menerbitkan Keppres Nomor 62/M, tanggal 27 September 2024, tentang pemberhentian dengan hormat Bapak John Wempi Wetipo, sebagai Wamendagri, disertai ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdian nya selama memangku jabatan tersebut," imbuhnya.

Presiden Joko "Jokowi" Widodo telah menerima pengunduran diri Abdul Halim Iskandar sebagai Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) serta Ida Fauziyah dari Menteri Ketenagakerjaan.

Jokowi juga telah menunjuk Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) sebagai Plt Menteri Desa PDTT. Kemudian, Jokowi juga menunjuk Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto sebagai Plt Menteri Ketenagakerjaan.

Baca Juga: Kisruh Kepemimpinan, PWI Diminta Tak Berkantor di Dewan Pers

5. PWI diminta tak berkantor di Gedung Dewan Pers selama masih terjadi kekisruhan

Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu. (ANTARA/Nadia Putri Rahman)

Kisruh internal Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) mencapai titik baru. Dewan Pers mengeluarkan surat resmi yang meminta PWI untuk sementara waktu tidak berkantor di Gedung Dewan Pers, Jakarta Pusat.

Hal itu tertuang dalam surat bernomor 1103/DP/K/IX/2024 yang ditandatangani oleh Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu pada 29 September 2024.

Dewan Pers memutuskan untuk mengambil langkah tegas demi menjaga integritas dan kelancaran organisasi.

Berikut poin-poin keputusan yang diambil:

1. Izin penggunaan Gedung Dewan Pers sebagai aset negara berada di bawah pengelolaan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dalam hal terjadi perubahan peruntukkan Gedung Dewan Pers, Kementerian Kominfo berkoordinasi dengan diatur Kementerian Keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk itu Dewan Pers memutuskan agar Penggunaan Kantor PWI Gedung Dewan Pers lt.4 Jl Kebon Sirih Nomor 32-34 Jakarta mulai 1 Oktober 2024 tidak dapat digunakan oleh kedua pihak sampai batas waktu yang akan ditetapkan kemudian.

2. Uji Kompetensi Wartawan (UKW): Dewan Pers, tidak dapat memberikan izin Lembaga Uji Kompetensi Wartawan PWI untuk melaksanakan uji kompetensi wartawan mandiri maupun fasilitasi dari Dewan Pers.

3. Badan Penyelenggara Pemilihan Anggota (BPPA) Dewan Pers meminta kepada kedua kepengurusan PWI menyepakati dan menunjuk nama yang akan mewakili organisasi PWI. Dan bila tidak tercapai kesepakatan, Dewan Pers menganggap PWI tidak menggunakan haknya.