Prasetyo Kerap Dapat Aduan Kafe di Pemukiman, Minta Pemprov DKI Cek
Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi/DOK DPRD DKI
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta yang juga Koordinator Komisi C Prasetyo Edi Marsudi meminta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) mengecek seluruh izin usaha di seluruh Jakarta.
Pasalnya, pria yang akrab disapa Pras itu kerap menerima keluhan warga yang merasa terganggu akibat aktivitas restoran atau kafe yang berada di tengah-tengah permukinan warga.
“Kita sebagai pemerintah daerah perlu tahu. Jangan rumah peruntukan bukan komersil dijadikan komersil,” ujar Pras dalam keterangan saat pembahasan Perubahan APBD Tahun 2024 di Komisi C DPRD DKI Jakarta, Minggu (11/8/2024).
1. Kebijakan pemerintah pusat tidak dikoordinasikan pemda
ilustrasi lalu lintas Jakarta (IDN Times/Herka Yanis)Ia mengungkapkan, alih fungsi rumah menjadi kafe juga diakibatkan karena pemilik usaha mengajukan izin melalui Online Single Submission (OSS) yang tidak sinkron dengan sistem milik DPMPTSP.
“Banyak sekali kebijakan pemerintah pusat yang tidak koordinasi dengan pemerintah daerah yang namanya OSS. Akhirnya, (usaha-Red) di Tulodong, Melawai, Kemang, sekarang dikasih portal,” kata Pras.
Baca Juga: Dinas Tenaga Kerja DKI Klaim Tren PHK di Jakarta Turun
2. Warga keluhkan aktivitas di tengah pemukiman
Editor’s picks
ilustrasi lalu lintas Jakarta (IDN Times/Herka Yanis)Beberapa waktu lalu, DPRD DKI Jakarta menerima audiensi para pemilik usaha dengan warga Jalan Tulodong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, akhir tahun 2023.
Ketika itu, warga mengeluhkan kemacetan, kebisingan, dan pencemaran saluran air. Kondisi tersebut diduga akibat aktivitas usaha kuliner yang menjamur di kawasan itu.
Banyak pengunjung yang parkir kendaraan di bahu jalan ataupun sekitar halaman rumah warga. Akibatnya, warga sulit beraktivitas.
Selain itu, DPRD juga pernah menggelar audiensi antarpemilik usaha di Jalan Wijaya, Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,Juni 2024.
3. Pemkot Jaksel tidak tanggapi keluhan warga
ilustrasi lalu lintas Jakarta (IDN Times/Herka Yanis)Sementara, Ketua RW 01 Melawai, Nizarman Aminuddin, mengatakan, Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Selatan belum menindaklanjuti instruksi Ketua DPRD DKI untuk menyelesaikan persoalan di Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
"Tidak ada progres. Jadi kalau saya katakan tidak ada komunikasi. Tidak ada perubahan sama sekali dalam kegiatan sehari-harinya kafe-kafe ini. Sepertinya kita diabaikan, dicuekin kecamatan dan kelurahan," ujar Nizarman.
Baca Juga: Profil Suswono yang Diisukan Jadi Cawagub RK di Pilkada DKI Jakarta
