PPDB Banyak Kekurangan, Pemerintah Akan Evaluasi Laporan Masyarakat
(Ilustrasi). Siswa dan wali murid berkonsultasi. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Warsito, mengakui pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun 2023 banyak kekurangan.
"Untuk menindaklanjuti beberapa laporan keluhan dari masyarakat terkait pelaksanaan PPDB, maka menurutnya diperlukan evaluasi yang komprehensif, baik pada sistem regulasi maupun pelaksanaannya," ujar Warsito dalam siaran tertulis, Minggu (23/7/2023).
Baca Juga: Menko Muhadjir Ungkap Penyebab Kecurangan PPDB Sistem Zonasi
1. Sosialisasi PPDB sebaiknya dilakukan di semester awal
ANTARA FOTO/Nyoman Hendra WibowoWarsito mengatakan untuk menghindari terulangnya kekurangan pelaksanaan PPDB, Dinas Pendidikan diharapkan memberikan sosialisasi PPDB pada semester awal. Hal ini untuk memudahkan orang tua dapat memproyeksi berbagai kemungkinan anaknya masuk sekolah negeri atau swasta.
“Perlu adanya sosialisasi pelaksaaan PPDB pada semester pertama untuk kelas 6, 9, dan 12,” ujar dia.
2. Pemerintah akan evaluasi Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 tentang PPDB
Ilustrasi pendaftaran PPDB.ANTARA FOTO/Adeng BustomiEditor’s picks
Warsito menyampaikan, ke depan juga ada rencana evaluasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017 tentang PPDB pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat. Juga akan dilakukan sosialisasi maksimal pada Oktober 2023.
"Kondisi tersebut akan memudahkan daerah untuk mensosialisasikan perubahan Permendikbud dalam aturan PPDB di daerah," katanya.
Baca Juga: Jokowi Minta Masalah di PPDB 2023 Diselesaikan dengan Baik
3. Pemda semestinya dapat mengantisipasi kecurangan PPDB
Menko PMK Muhadjir Effendy (IDN Times/Margith Juita Damanik)Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, menyebut kecurangan yang muncul dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) sistem zonasi, bukan karena kesalahan sistemnya.
"Kalau kecurangan numpang kartu keluarga (KK) itu kan bukan salahnya sistem, tapi pengawasannya yang tidak jalan," kata Muhadjir seusai menutup Seminar National Cooperative Summit 2023 di SMA Muhammadiyah 1 Kota Yogyakarta, dilansir ANTARA, Sabtu (22/7/2023).
Muhadjir menjelaskan untuk mencegah kecurangan, pemerintah daerah semestinya dapat mengantisipasi dengan merencanakan dan memetakan jumlah kursi di sekolah negeri, enam bulan sebelum pelaksanaan PPDB.
Muhadjir mencontohkan jumlah kursi saat PPDB SMP mendatang seharusnya sudah dapat dihitung berdasarkan jumlah siswa yang saat ini duduk di bangku kelas 6 SD di zona setempat.
"Paling tidak enam bulan sebelumnya. Tidak hanya mendadak karena intake-nya sudah jelas yang mau masuk SMP itu kan anak kelas 6 SD di zona itu yang harus diprioritaskan," ujar dia.
