Muhammadiyah Dijatah Tambang, Muhadjir: Jangan Grusa-Grusu!
Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy saat ditemui di Kantor Kemensos, Jakarta Pusat (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)
Intinya Sih...
- Muhadjir Effendy, Ketua Tim Pengelola Tambang Muhammadiyah, menekankan perlunya perencanaan matang dalam mengelola tambang sebagai hal baru bagi Muhammadiyah.
- Muhammadiyah telah membentuk dua perusahaan untuk mengelola konsesi pertambangan dari pemerintah, dengan satu perusahaan sebagai holding dan operating company.
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Ketua Tim Pengelola Tambang Muhammadiyah, Muhadjir Effendy, mengatakan, Muhammadiyah tak ingin terburu-buru mengambil keputusan terkait pengelolaan tambang.
Muhadjir mengatakan, perencanaan dan persiapan harus matang karena mengelola tambang adalah hal baru bagi Muhammadiyah.
“Memang tambang ini pengalaman pertama. Karena itu, kita harus hati-hati, jangan grusa-grusu, tak boleh gupuh dalam membahasnya,” ujar Muhadjir dikutip laman resmi Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, Kamis (12/9/2024).
Baca Juga: Menko PMK Doakan Gus Ipul Bisa Kembali Jadi Mensos di Kabinet Prabowo
1. Muhammadiyah bentuk dua perusahaan tambang
Menko PMK RI, Muhadjir Effendy saat memimpin rakor perdana di IKN (IDN Times/Ervan)Muhadjir mengatakan, sejauh ini Muhammadiyah membentuk dua perusahaan yang akan mengelola konsesi pertambangan dari pemerintah.
“Tahap kali ini kami baru menyusun institusi atau lembaganya. Ada dua perusahaan yang kita bentuk. Yang pertama strategic company-nya, di situ sebagai holding dan operating company yang akan mengoperasikannya,” lanjutnya.
Baca Juga: Minat Kelola Tambang, Muhammadiyah Dirikan 2 Perusahaan
2. Muhammadiyah ikuti keputusan pemerintah
Editor’s picks
Lokasi eks galian tambang dijadikan sebagai tempat penanaman budidaya bambu (IDN Times/Ervan)Muhadjir mengatakan,Muhammadiyah akan mengikuti putusan pemerintah soal konsesi tambang sambil mempertimbangkan kemampuan dan kelayakan menanganinya.
“Kalau nanti kita mampu dan itu layak, ya, kita akan teruskan. Tapi kalau tidak, ya, kita harus jujur, sampaikan Muhammadiyah tidak sanggup,” ujarnya.
Baca Juga: Cuitan Terakhir Faisal Basri Sebelum Wafat Bahas Penolakan Tambang
3. Muhammadiyah sepakat mengambil tawaran usaha tambang dari pemerintah
Menko PMK, Muhadjir Effendy, meninjau lokasi pembukaan PON Ke-21 Aceh-Sumut 2024 di Stadion Harapan Bangsa, Kota Banda Aceh. (Dokumentasi Zahul untuk IDN Times)Diketahui, Muhammadiyah telah menerima izin usaha pertambangan (IUP) dari pemerintah sejak akhir Juli lalu sebagaimana disepakati dalam Konsolidasi Nasional di Universitas Aisyiyah Yogyakarta.
Dalam Konsolidasi Nasional tersebut, Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, menekankan bahwa Muhammadiyah akan berhati-hati dalam pengelolaan tambang.
“Kita akan kelola tambang yang pro lingkungan dan pro keadilan. Jika Muhammadiyah ternyata tidak mampu, maka akan kita kembalikan ke pemerintah,” ujarnya.
Sejauh ini, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Muhammadiyah sudah sepakat untuk mengambil tawaran IUP dari pemerintah tersebut.
Baca Juga: PDM Bantul Dukung Paslon yang Sesuai Gerakan Muhammadiyah
