Muhadjir Effendy Curhat Kecurangan PPDB Titipan Pejabat
Menko PMK Muhadjir Effendy dalam memaparkan Data P3KE untuk Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Gedung Kemenko PMK, Selasa (9/7/2024). (IDN Times/Dini Suciatiningrum)
Intinya Sih...
- Muhadjir Effendy mengungkapkan praktik titipan dan kecurangan dalam proses PPDB sudah terjadi sejak dia menjabat Mendikbud periode 2016-2019.
- Orangtua murid melakukan kecurangan mulai dari jual beli kursi hingga memalsukan KTP demi masuk sekolah favorit, bahkan ada titipan dari para pejabat.
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy, mengatakan, praktik titipan yang dilakukan pejabat saat proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) sudah terjadi sejak dia menjabat menjadi Mendikbud periode 2016-2019.
Muhadjir mengatakan, sekolah favorit jadi buruan orangtua sehingga segala cara akan dilakukan. Saat itulah, praktik kecurangan dan penyimpangan proses PPDB terjadi.
"Waktu saya jadi Mendikbud, itu kita dirisaukan dengan adanya sekolah-sekolah elite, negeri atau istilahnya kastanisasi sekolah yang ada di setiap kota, daerah. Sekolah negeri yang favorit diburu oleh semua orangtua dengan segala cara," ujar Muhadjir di Gedung Kemenko PMK, Selasa (9/7/2024).
Baca Juga: Dugaan Akali PPDB, Anak Direktur Pengelola RS Mengundurkan Diri
1. Jual beli kursi sampai pemalsuan dokumen
Ilustrasi. Posko informasi PPDB Kota Yogyakarta. (Dok. Istimewa)Muhadjir mengatakan, praktik penyimpangan yang dilakukan orangtua murid dilakukan mulai dari jual beli kursi sampai memalsukan KTP demi masuk sekolah favorit.
"Kemudian juga menjadi titipan para pejabat. Bukan itu saja, istri-istrinya pejabat juga semuanya direkomendasi dipindah ke sekolah favorit itu," katanya.
Baca Juga: Menko Muhadjir: 83 PTS Sudah Gunakan Pinjol untuk Bantu Bayar UKT
Editor’s picks
2. Nasib sekolah negeri jadi pinggiran
SMP Negeri Satu Atap Gemarang ini hanya mendapatkan 4 murid pada PPDB 2024 ini. IDN Times/ Riyanto.Muhadjir lantas membandingkan nasib sekolah negeri yang tidak ada peminatnya karena berada di sekitar sekolah elite dan favorit. Sekolah negeri dianggap sekolah pinggiran karena dianggap tidak bermutu.
"Ada sekolah negeri tapi gak ada peminatnya karena dianggap gak mutu, sekolah pinggiran dan yang lebih mengenaskan itu, anak-anak yang ada di sekitar sekolah elite itu gak ada yang diterima di situ. Kenapa? Karena dia mungkin memang tidak pintar secara akademik yang sesuai dengan kriteria sekolah favorit itu, karena sekolah favoritkan, elite, menyiapkan kriteria tinggi," ujar Muhadjir.
Baca Juga: Muhadjir: Data Kemenko PMK Aman karena Belum Pindah ke PDN
3. Tidak menciptakan keadilan
ilustrasi kegiatan sekolah (pexels.com/Chu Chup Hinh)Muhadjir mengatakan, secara sosial kondisi tersebut tidak adil bagi anak. Sebab, mereka di satu tempat yang sama, tetapi malah tidak bisa menikmati fasilitas sekolah yang megah.
"Di Jakarta, pernah ada anak yang ambil sekolah perjalanan 5 jam, padahal gak sampai 200 meter itu ada sekolah negeri itu. Kalau sudah seperti itu, di mana secara sosial adil gak? Secara nonsosial mungkin adil karena dia tidak memenuhi kriteria, dia tidak punya uang, tapi secara sosial akan menciptakan ketidakadilan," kata dia.
Baca Juga: Kelakar Muhadjir: Biaya Wisuda Dinaikkan Berapa pun Gak Bakal Diprotes
