Kadishub DKI: Program Transjakarta Laut Pramono-Rano Bukan Hal Baru
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Pasangan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung-Rano Karno, memiliki visi untuk menjadikan Jakarta sebagai kota global yang berdaya saing, menyejahterakan, dan berkelanjutan. Dari segi transportasi, Pramono-Rano berencana meluncurkan TransJakarta Laut yang akan melayani warga Kepulauan Seribu.
Menanggapi program Pramono-Rano Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, mengatakan program tersebut bukan hal baru karena sudah masuk kajian Pemprov DKI Jakarta sejak tahun lalu.
"Masih dilakukan kajian secara komprensif karena untuk itu masih dikaji lembaga yang nantinya akan menjalankan," ujar Syafrin di Jakarta Utara, Rabu (18/9/2024) malam.
1. Layanan ke Kepulauan Seribu ada dua jenis
Syafrin mengatakan saat ini untuk layanan ke Kepulauan Seribu ada dua pola, yakni melalui kapala rakyat yang dikelola masing-masing pemilik rakyat dan Dinas Perhubungan DKI Jakarta.
"Jadi masih dilayani kapal rakyat oleh masing-masing pemilik kapal yang saat ini eksistensi di sana, kedua adalah kapal dinas perhubungan," katanya.
Baca Juga: Pramono Resmi Mundur, Jokowi Tunjuk Pratikno Sebagai Plt Seskab
Editor’s picks
2. Layanan Transjakarta Laut per kilometer
Syafrin mengungkapan untuk pola Transjakarta Laut nantinya akan dilayani by service Jakarta adalah per kilometer.
"Maka di laut nanti akan ada Rp per mil, dan itu sedang disiapkan untuk jadi lanjutan dan terintegrasi dengan layanan Transjakarta yang ada saat ini," paparnya.
Baca Juga: Jokowi Teken Surat Pengunduran Diri Pramono Sebagai Seskab
3. Pramono Rano akan luncurkan Transjakarta Laut
Dalam program Jakarta Bergerak yang diusung Pramono-Amung akan melakukan perluasan transportasi publik, termasuk integrasi MRT, LRT, TransJakarta, dan mikrotrans Jaklingko.
Pramono-Rano berencana meluncurkan TransJakarta Laut yang akan melayani warga Kepulauan Seribu. Selain itu, mereka berencana mempertahankan subsidi tarif transportasi berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) melalui sistem Account Based Ticketing.