PDIP Serang Balik PKS, Sindir Kota Depok Tidak Berkembang
Pengurus DPC PDI Perjuangan Kota Depok di ruangan fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Depok. (IDNTimes/Dicky)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Depok, IDN Times - Anggota Fraksi PDIP DPRD Kota Depok kembali mengkritik capaian Kota Depok selama 18 tahun dipimpin kader PKS. Pemerintah Kota Depok dinilai belum menunjukkan kemajuan pembangunan yang baik.
Ketua DPC PDIP Kota Depok, Hendrik Tangke Allo, mengatakan kritikan Sekjen PDIP Hasto Krisyanto bersifat membangun, dan mempertanyakan kepemimpinan kader PKS di Kota Depok. Karena itu, kata dia, perlu ditanggapi dengan bijak dan menjadi pelecut untuk membangun.
"Pak Hasto ini kan kritik membangun, jadi Pak Idris sebagai Wali Kota Depok tidak usah emosional, dan itu bukan sikap seorang pemimpin bijak," ujar Hendrik saat ditemui IDN Times, Selasa (20/9/2022).
1. Tidak ada penambahan jalan dan penyelesaian masalah banjir
Banjir di perempatan Mampang menyebabkan kemacetan di Jalan Raya Sawangan, Kelurahan Mampang, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok. (IDNTimes/Dicky)Hendrik menuturkan, Pemerintah Kota Depok tidak dapat membangun ruas jalan untuk mengatasi kemacetan. Bahkan jalan yang ada seakan dibiarkan dalam kondisi yang memprihatinkan, dan titik banjir semakin bertambah tanpa adanya penanganan signifikan seperti wilayah Mampang, Jalan Margonda, Jalan Arif Rahman Hakim, hingga depan gedung DPRD Kota Depok.
"Lihat saja Jalan Raya Sawangan di Mampang selalu banjir, karena penataan yang kurang baik," tuturnya.
Hendrik menyebut pengelolaan Tepat Pembuangan Akhir (TPA) Cipayung atau pembuangan sampah, selama hampir 20 tahun juga tidak ditemukan solusi terkait pengolahan sampah di Kota Depok.
TPA Cipayung, lanjutnya, menjadi sumber masalah bagi masyarakat sekitar dan pengolahan sampah masih tradisional. Dia membandingkan Kota Surabaya yang produksi sampahnya menghasilkan energi listrik.
"Jadi Kota Depok menjadi termasuk 10 besar Kategori Kota Tidak Layak Huni versi Ikatan Ahli Perencana yang sudah berdiri sejak belasan tahun," terang Hendrik.
Baca Juga: PDIP Sindir PKS Urus Depok Saja, Jubir: Lebih Berhasil dari Solo
2. Aset Pasar Kemirimuka lepas di tangan Pemkot Depok
Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Depok, Hendrik Tangke Allo (baju putih) usai mengikuti rapat fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Depok. (IDNTimes/Dicky)Hendrik mengungkapkan, Pemerintah Kota Depok menganggap telah membangun pasar di wilayah Sawangan, tetapi faktanya Pasar Rakyat Sawangan dibangun menggunakan dana APBD Provinsi Jawa Barat.
Pasar Cisalak yang dibangun menghabiskan APBD, kata Hendrik, juga belum maksimal dipergunakan sesuai fungsinya. Seharusnya, kata dia, infrastruktur pasar dimaksimalkan Pemkot Depok, sehingga bisa dirasakan manfaatnya, karena masih terdapat pedagang berjualan di pinggir Jalan Raya Bogor.
"Bahkan ironisnya Pasar Kemirimuka sebagai aset Pemkot Depok, tetapi kini telah hilang dan dimiliki pihak lain," ujar dia.
Belum lama ini, Pemerintah Kota Depok akan membangun Public Space di halaman Balai Kota Depok. PDIP Kota Depok menilai langkah tersebut justru pemborosan anggaran, karena Pemkot Depok harusnya dapat memaksimalkan space yang sudah ada, seperti Alun-Alun Kota yang justru tidak bisa dimanfaatkan dengan maksimal masyarakat, karena dibatasi jam operasionalnya.
Editor’s picks
"Alun-Alun itu menghabiskan APBD yang sangat besar, tapi masih ada pembatasan jam operasional, jadi sebaiknya anggaran rencana pembangunan public space diberikan sebagai bantuan ke masyarakat miskin," ucap Hendrik.
3. Sebanyak 3.693 balita di Depok mengalami kurang gizi maupun stunting
Salah seorang pengemis sedang menunggu warga memberi belas kasih di Jalan Raya Margonda, Kota Depok. (IDN Times/Dicky)PDIP Kota Depok juga menyindir tidak adanya perkembangan type dua RSUD yang dibangun Pemerintah Kota Depok di Sawangan dan Tapos. Padahal, RSUD Kota Depok di Sawangan sudah beberapa tahun belum mengalami peningkatan type, sehingga penanganan kesehatan masih bergantungan kepada rumah sakit lain.
"Dengan kondisi RSUD seperti itu Kota Depok mau menjadi Kota Sehat, faktanya tingkat kesehatan sangat rendah, kasus stunting pada 2022 sebanyak 3.693 balita, data ini milik Pemkot Depok," ungkap Hendrik.
Penghargaan Depok menjadi Kota Layak Anak, kata dia, juga menjadi kontradiktif karena masih banyak ditemukan kasus kekerasan seksual terhadap anak. Begitu pun di lapangan, anak putus sekolah usia dini banyak ditemukan menjadi pengemis dan pengamen jalanan di Kota Depok.
"Coba lihat di lampu merah atau Jalan Raya Margonda, masih ditemukan pengemis dan pengamen jalanan, itu baru jalan di dekat gedung Pemerintah Kota Depok," kata Hendrik.
Baca Juga: PKS Banggakan Angka Kemiskinan Depok, PDIP Sebut Naif
4. Pernyataan Hasto dianggap menyinggung perasaan yang telah membangun Depok
Wali Kota Depok, Mohammad Idris saat membawakan dua lagu barunya pada puncak perayaan Kemerdekaan Indonesia tingkat Kota Depok di lapangan Yonhub, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok. (Istimewa)Sebelumnya, Wali Kota Depok, Mohammad Idris, mengatakan para politisi maupun pejabat tinggi negara diminta saling menjaga hati dan lisan. Begitu pun saat memberi pernyataan, agar tak membuat gaduh dan memberi pernyataan yang mencerahkan.
"Masa pasca-pandemik, rakyat kita mengalami suasana dan kondisi kehidupan yang prihatin, jangan bertindak membuat suasana gaduh," ujar Idris, Senin (19/9/2022).
Idris membantah pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait kader PKS memimpin Kota Depok sudah puluhan tahun. Padahal, kata dia, kader PKS memimpin Depok baru 18 tahun, sejak 2006 hingga 2022.
Pernyataan Hasto kemudian dianggap telah menyinggung perasaan semua pihak, yang sudah memberikan karya dan prestasi di Kota Depok.
"Jadi kalau Depok dikecilkan dengan mempertanyakan kemajuan kota, itu menyinggung perasaan semua pihak, alhamdulillah Kota Depok terus mengalami kemajuan sampai saat ini," tegas Idris.
Idris mengklaim, pembangunan Kota Depok hingga kini terus mengalami kemajuan, mulai dari sisi pengelolaan keuangan, program pelayanan, pemberdayaan, hingga pembangunan. Hal itu dilakukan setelah kader PKS memimpin Kota Depok sejak 2006.
"Anggaran aspirasi dari Pemkot Depok setiap anggota DPRD sekitar Rp3 miliar, statement itu juga melukai anggota DPRD Kota Depok yang banyak membantu kemajuan Depok," tutur Idris.
