Pemprov DKI akan Diskusi dengan Bappenas Bahas Proyek Giant Sea Wall
Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria meninjau ngerjaan tanggul rob atau tanggul pantai National Capital Integrated Coastal Development (NCICD), di Caping Beam Tanggul Muara BKB, Jakarta Utara dan pengerukan lumpur di Waduk Pluit, Jakarta Utara, Minggu (26/12/2021) (Dok. Pemprov DKI Jakarta)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, mengatakan, pihaknya akan melakukan sinergi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) terkait dengan pembangunan proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) Giant Sea Wall (GSW) atau tanggul laut raksasa.
"Giant Sea Wall ada berkaitan dengan tata ruang ke depan, terkait dengan konsep provinsi lain, harus sinergi dengan Bappenas," kata Heru di Balai Kota, Selasa (3/1/2023).
Pihaknya akan mengutus Bappeda untuk bertemu Bappenas untuk membahas bagaimana konsep tanggul laut.
"Tanggul lautnya akan bagaimana konsepnya, mengenai nanti boleh dibangun di belakang tanggul itu konsep tata ruangnya bagaimana, saya serahkan ke pemerintah pusat," ujar dia.
1. Rencana pembangunan giant sea wall ditajamkan
Tanggul pantai di Jakarta Utara yang mengalami kebocoran. (Dok. Humas Pemkot Jakarta Utara)Heru mengatakan, konsep GSW mengalami perubahan sejak 2007 hingga 2020. Oleh karena itu, pihaknya akan mempertajam konsep perubahan terakhir, yaitu tahun 2020.
"2020 kita tajamkan konsepnya seperti apa, itu kita serahkan kepada Bappenas supaya bisasinergi, terkait pembiayaan juga akan dibahas," kata dia.
Baca Juga: DKI Lanjutkan Pembangunan Tanggul Pantai NCICD hingga 3 Tahun ke Depan
2. Konsep perencanaan harus segera dilakukan
Editor’s picks
Ilustrasi banjir rob (ANTARA FOTO/Aji Styawan)Menurut Heru, konsep perencanaan GSW harus segera dilakukan sehingga harus berkomunikasi dengan Bappenas.
Baik itu dengan melakukan Focus Group Discussion (FGD) hingga diskusi dengan kementerian terkait seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan, dan lainnya.
"Target konsepnya, mungkin 2-3 bulan selesai," ujar dia.
3. Harus bisa bangun tanggul laut jika ingin Jakarta aman
Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria meninjau ngerjaan tanggul rob atau tanggul pantai National Capital Integrated Coastal Development (NCICD), di Caping Beam Tanggul Muara BKB, Jakarta Utara dan pengerukan lumpur di Waduk Pluit, Jakarta Utara, Minggu (26/12/2021) (Dok. Pemprov DKI Jakarta)Lebih lanjut, Heru mengatakan, jika Jakarta ingin aman dari dampak banjir rob, maka Jakarta harus membangun tanggul laut dan tanggul pantai.
"Kalau mau aman Jakarta seterusnya, kita harus bisa bangun tanggul GSW, tanggul pantai," kata dia.
Saat ini, DKI Jakarta bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah mengerjakan pembangunan tanggul pantai.
Setidaknya, ada 11 km tanggul pantai yang menjadi kewenangan Pemprov DKI Jakarta untuk dibangun. Rencananya, tanggul itu akan dibangun secara multiyears mulai tahun 2023.
Baca Juga: Proyek Tanggul NCICD, Kewenangan Pemprov DKI Jakarta Bangun 11,112 Km
