TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

TKN Sindir Megawati soal Celetukan Penguasa Bertindak Seperti Orba

Dugaan pelanggaran kepala daerah dukung Ganjar disorot

Megawati Soekarnoputri dalam acara Rakornas Relawan Ganjar-Mahfud Se-Pulau Jawa (dok. IDN Times/Istimewa)

Jakarta, IDN - Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka menanggapi pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang mempertanyakan mengapa pihak yang berkuasa saat ini mau bertindak seperti zaman Orde Baru (orba).

Wakil Ketua Komandan Hukum TKN, Habiburokhman menegaskan, pihaknya menghormati dan menyambut positif celetukan Megawati.

"Kami sangat menghormati ibu Megawati dan kami menyambut positif pidato tersebut, Secara umum itu nasehat beliau sebagai tokoh bangsa kepada kita semua," ucap Habiburokhman dalam keterangannya, Selasa (12/11/2023).

Baca Juga: Prabowo-Gibran Tak Cuti Kampanye di Hari Pertama, TKN: Tetap Bekerja

1. TKN singgung kasus pemimpin daerah yang terlibat menangkan Ganjar-Mahfud

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman saat ditemui di Kertanegara IV, Jaksel. (IDN Times/Amirs Faisol)

Habiburokhman menilai, inti dari pesan yang disampaikan pentolan PDIP itu ialah agar siapa pun yang sedang memegang kekuasaan tidak bertindak sewenang-wenang dan tidak memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan politik.

Dia lantas menyoroti berbagai kasus dugaan pelanggaran netralitas pada Pemilu 2024 yang justru mengarahkan dukungan ke paslon yang didukung PDIP, yakni Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

Setidaknya, ada tiga dugaan indikasi pelanggaran yang dilakukan kepala daerah karena mengajak dukung Ganjar-Mahfud.

Pertama, Bupati Majalengka Karna Sobahi terkait beredarnya rekaman video mengajak memenangkan caleg dan Ganjar pada Pilpres 2024. Kedua, dugaan pelanggaran netralitas Pj Bupati Cilacap Yunita Dyah Suminar.

Ketiga, Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso yang diduga meneken kontrak politik (pakta integritas) untuk memenangkan capres nomor urut tiga, Ganjar Pranowo. Kini, Yan terjerat kasus operasi tangkap tangan (OTT) KPK dan sudah ditahan.

"Belakangan ini banyak warga mempertanyakan soal pakta integritas Pj Bupati di Sorong, dugaan ketidaknetralan Pj Bupati Cilacap dengan program kancing merah, dugaan ketidaknetralan bupati di Majalengka dan banyak lagi," ucap dia.

Baca Juga: Bawaslu Gandeng Ahli Usut Dalih TKN Iklan Anak Prabowo-Gibran Pakai AI

2. Kekuasaan politik amanah yang harus diraih dengan cara terhormat

Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gerindra, Habiburokhman (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Habiburokhman menegaskan kekuasaan politik merupakan amanah dari rakyat yang harus diraih dengan cara terhormat.

Dia lantas mengimbau agar tak perlu khawatir kehilangan kekuasaan kemudian melanggar prinsip demokrasi.

"Jangan karena takut kehilangan kekuasaan atau takut tidak berkuasa lagi kita melakukan hal hal yang melanggar prinsip-prinsip demokrasi," imbuh dia.

Baca Juga: Ganjar-Mahfud Akan Fokus Bangun Ekonomi Hijau di Indonesia

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya