Tak Mundur di Perkara Terkait Gibran, Anwar Usman: Jabatan Milik Allah
Denny Indrayana singgung UU Kekuasaan Kehakiman
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Anwar Usman menanggapi soal aturan yang menyebut hakim konstitusi harus mundur apabila perkara yang ditangani berpotensi terjadi konflik kepentingan yang melibatkan dirinya. Aturan itu terdapat dalam Pasal 17 ayat (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Menanggapi hal itu, Anwar Usman menegaskan, yang menentukan jabatannya ialah Tuhan.
"Yang menentukan jabatan milik Allah, Tuhan yang maha kuasa," kata dia saat ditemui awak media di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (31/10/2023).
Anwar Usman menanggapi soal aturan yang menyebut hakim konstitusi harus mundur jika perkara yang ditangani berpotensi terjadi konflik kepentingan yang melibatkan dirinya.
Baca Juga: MKMK: Ada 18 Laporan Pelanggaran, Anwar Usman Terbanyak Dilaporkan
1. Laporkan Anwar Usman ke MKMK, Denny Indrayana singgung UU Kekuasaan Kehakiman
Sebelumnya, eks Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana, membeberkan argumentasi hukum bahwa Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 diduga direkayasa oleh konflik kepentingan keluarga. Sehingga putusan itu seharusnya tidak sah.
Anwar Usman sendiri merupakan adik ipar dari Presiden Joko "Jokowi" Widodo. Sehingga, Anwar Usman punya hubungan kekeluargaan dengan putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka.
Adapun, Putusan MK itu dinilai memberikan karpet merah bagi Gibran untuk maju sebagai cawapres di Pemilu 2024.
Denny lantas mengutip Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam beleid itu dijelaskan bahwa hakim yang terlibat konflik kepentingan dapat membuat putusan tidak sah jika ia tidak mundur.
"Lihat Pasal 17 ayat (5) dan (6) UU Kekuasaan Kehakiman," kata Denny selaku pelapor dalam sidang pemeriksaan MKMK, Selasa (31/10/2023).
Baca Juga: Sidang MKMK, Denny Indrayana Ungkap Mega Skandal Mahkamah Keluarga