Pemerintah Belum Bahas Perppu soal Wacana Pilkada Dimajukan

2. Harus segera dibahas bersama DPR, KPU, dan pemerintah

Lebih lanjut, Benni mengungkapkan, wacana pelaksanaan Pilkada 2024 dipercepat itu harus dibahas Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersama Komisi II DPR dan pemerintah.

"Semua pihak saya pikir punya pertimbangan. Pemerintah punya pertimbangan mau men-support itu atau tidak. DPR juga seperti itu, KPU juga punya pertimbangan," ungkap dia.

Kendati, Benni menuturkan, pemerintah siap mendukung jika memang usulan itu jadi solusi yang tepat terkait prinsip keserentakan digelarnya Pemilu 2024.

Salah satu pertimbangannya, kata dia, pemerintah tidak ingin terlalu banyak penjabat (Pj) kepala daerah yang hanya menjabat sebentar pada akhir 2024. Sebab, masih ada kepala daerah definitif yang jabatannya baru berakhir pada Desember 2024, mereka merupakan kepala daerah terpilih pada 2020.

Sehingga, kata Benni, apabila pilkada tetap dilaksanakan pada November 2024, maka bisa jadi akan ada penjabat gubernur yang dilantik kembali sambil menunggu pelantikan gubernur yang baru terpilih.

"Maksud saya ini kan waktunya mepet, November dan Desember, kalau nanti ada sengketa dan lain-lain kita tidak bisa memastikan itu. Sementara masa jabatan kepala daerahnya sudah habis, sehingga mau tidak mau nanti ada Pj lagi. Kita tidak mau lagi itu," ujar Benni.