Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow
WhatsApp Channel &
Google News
Jakarta, IDN Times - Pakar tata kota dan infrastruktur dari Universitas Trisaksi, Yayat Supriatna, mengkritisi program yang ditawarkan Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta, Ridwan Kamil terkait pengelolaan tempat tinggal.
Pria yang kini akrab dipanggil Bang Emil itu menyebut, jika terpilih di Pilkada DKI Jakarta 2024, pihaknya akan membangun perumahan rakyat di lahan sempit pusat kota Jakarta. Misalnya, di atas pasar, stasiun, hingga bekas lahan milik pemerintah.
Rumah ini utamanya diperuntukkan bagi kalangan anak muda yang ingin punya hunian dekat kantor.
Baca Juga: Rano Karno: Usul Ridwan Kamil Bagus Tapi Tak Mungkin Dilakukan
1. Ketimbang harus bangun perumahan baru, lebih baik manfaatkan yang sudah ada
Mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. (IDN Times/Tata Firza) Yayat menilai, ketimbang membangun perumahan baru di pasar dan stasiun, lebih baik memanfaatkan bangunan yang sudah ada. Ia mencontohkan, perumahan itu bisa dengan memanfaatkan bangunan yang sudah terbengkalai atau tidak produktif lagi.
Selain itu, membuat bangunan baru untuk perumahan juga membutuhkan biaya yang cukup besar. Yayat lantas menyinggung program rumah DP 0 rupiah milik mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Program tersebut pada akhirnya hanya mampu menyentuh kalangan menengah ke atas.
"Membangun baru, agak berat di Jakarta kalau membangun baru. Karena tanahnya mahal. DP 0 rupiah, kita belajar dari program itu. Ya kan, karena per meter persegi itu untuk unit bangunan Jakarta sekitar Rp12 juta per meternya. Untuk pembangunan itu. Jadi, kalikan saja," kata dia kepada IDN Times, Selasa (3/9/2024).
"Lebih bagus kita manfaatkan apa yang ada saja. Kemudian diberikan ruang insentif dan kemudahan-kemudahan lain. Sehingga orang tertarik untuk menawarkan kawasan dia atau gedung dia yang mati, yang kosong itu," sambungnya.
Baca Juga: Ridwan Kamil Luruskan Wacana Mobil Curhat Warga Jakarta
2. Semacam apartemen di gedung yang sudah ada dengan mekanisme sewa
ilustrasi lalu lintas Jakarta (IDN Times/Herka Yanis) Yayat juga memberikan masukan terhadap program yang ditawarkan pasangan Ridwan Kamil-Suswono (Rido) itu. Apabila menggunakan gedung bekas pemerintah untuk disulap jadi perumahan rakyat, maka lebih baik pemerintah membuat dengan konsep sewa jangka panjang.
Lanjutkan membaca artikel di bawah
Editor’s picks
Konsep sewa tentu lebih meringankan finansial masyarakat yang ingin punya hunian di pusat kota. Terlebih, anak muda zaman sekarang cenderung lebih menyukai sewa hunian, ketimbang memilikinya.
Mekanisme hunian sewa dengan periode waktu lama sebenarnya sudah berhasil diadopsi oleh negara tetangga yakni Singapura.
"Daripada nanti misalnya ada aset-aset gedung pemerintah yang mau pindahkan ke IKN (terlantar), bisa nggak di-takeover oleh DKI, kemudian DKI melakukan konversi bangunan itu, bekas besar kantor kementerian dikonversi menjadi kawasan permukiman, apalagi banyak koridor yang dekat dengan public transport," tuturnya.
Baca Juga: Ridwan Kamil Janji Sulap Jakut-Jakbar yang Gersang Serindang Jaksel
