Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow
WhatsApp Channel &
Google News
Jakarta, IDN Times - Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakbuming Raka sekaligus Pakar Ekonomi Senior INDEF, Dradjad Wibowo, menanggapi konsep greenflation yang dibahas cawapres nomor urut dua, Gibran, dalam debat capres-cawapres keempat yang diselenggarakan di JCC Senayan, Jakarta, Minggu, 21 Januari 2024.
Dalam kesempatan itu, Gibran bertanya soal greenflation kepada cawapres nomor urut tiga, Mahfud MD. Namun, Gibran menilai jawaban Mahfud tidak tepat. Namun, Mahfud enggan menanggapi lagi karena ia menilai pertanyaan Gibran dianggap receh.
1. TKN menilai Mahfud tak paham transisi ekonomi hijau
Mahfud MD saat debat cawapres keempat di JCC pada Minggu (21/1/2024). (youtube.com/Liputan 6 TV POOL) Menurut Dradjad, greenflation bukanlah istilah sederhana atau konsep yang bisa diranggap receh, seperti yang disampaikan Mahfud.
Dradjad menilai Mahfud telah menunjukkan kurang pemahaman terhadap kompleksitas transisi ke ekonomi hijau, yang mencakup energi bersih dan praktik keberlanjutan.
"Ketidakpahaman terhadap tantangan dan hambatan transisi ekonomi hijau ini menandakan kurangnya kesadaran akan risiko politik, dan potensi gejolak sosial yang dapat timbul," kata dia dalam keterangannya, Senin (22/1/2024).
Baca Juga: 10 Potret Azizah Salsha Nonton Debat Cawapres, Dukung Gibran!
2. TKN jelaskan soal Greenflation
Debat cawapres keempat di JCC pada Minggu (21/1/2024)., (IDN Times/Tino Satrio) Lanjutkan membaca artikel di bawah
Editor’s picks
Dradjad menjelaskan Greenflation merupakan istilah kontemporer yang sering digunakan ilmuwan, aktivis, pebisnis, dan politikus yang berkecimpung dalam isu keberlanjutan.
Istilah ini merujuk pada peningkatan harga yang disebabkan biaya mahal transisi ke ekonomi hijau, menjadi salah satu bentuk dari inflasi dorongan biaya atau cost-push inflation.
Dradjad memberikan contoh konkret di Indonesia, yang memiliki potensi panas bumi kedua terbesar di dunia setelah Amerika Serikat, namun hanya memanfaatkan sekitar 9,8 persen dari potensinya.
"Kendala utama adalah biaya produksi listrik tenaga panas bumi yang 50 persen lebih mahal dibanding PLTU batu bara, bahkan bisa dua kali lipat lebih mahal dalam beberapa estimasi," jelasnya.
Dradjad mengingatkan jika Indonesia beralih sepenuhnya dari PLTU batu bara ke PLTP dengan biaya saat ini, biaya listrik nasional bisa meningkat minimal 50 persen. Hal ini akan berdampak luas terhadap inflasi dan pertumbuhan ekonomi, dengan harga-harga yang melonjak drastis.
Greenflation, lanjut Dradjad, akan menghasilkan dampak negatif yang serupa dengan inflasi biasa, termasuk potensi konflik sosial dan peningkatan ketimpangan.
Di Indonesia, kata dia, transisi energi yang dilakukan secara radikal dapat menyebabkan kenaikan tarif listrik, pajak kendaraan bermotor yang tinggi, atau kenaikan harga barang karena pajak karbon.
Masyarakat berpenghasilan rendah paling terdampak oleh greenflation, tidak hanya karena upah mereka yang tidak sebanding dengan tingkat inflasi, tetapi juga karena mereka cenderung menyimpan tabungan dalam bentuk tunai.
Akibatnya, menurut Dradjat, daya beli masyarakat berpenghasilan rendah akan menurun secara signifikan.
Baca Juga: Bantah Dianggap Gagal, TKN: Program Food Estate Mulai Tunjukkan Hasil