TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Langkah PKS Paling Realistis Gabung KIM Plus di Pilkada Jakarta?

Kecil kemungkinan PKS berkoalisi dengan PDIP

Warga sambangi Markas PKS doakan semoga masih istikamah dukung Anies Baswedan di Pilkada DKI 2024. (dok. Tim Anies)

Jakarta, IDN Times - Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, mengatakan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus adalah langkah paling realistis bagi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), untuk bisa berlayar di Pilkada Jakarta 2024.

Setidaknya, ada dua alasan mengapa PKS bergabung. Pertama, sulitnya mencapai kata sepakat berkoalisi dengan PDIP. Kedua, terjadinya pelanggaran kesepakatan oleh Anies Baswedan, sosok yang sempat dideklarasikan akan diusung PKS.

Baca Juga: Kaesang: Sabar, Tawaran Jadi Cawagub Ridwan Kamil Masih Dibahas KIM

1. PKS tak mungkin bikin koalisi dengan PDIP

Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri dalam Rakernas V PDIP di Ancol, Jakarta Utara. (Dok. YouTube PDIP)

Agung menyebut, ada cerita yang belum usai antara PDIP dan PKS pada Pilkada Jakarta 2017. Kala itu, PKS turut turut berkontribusi memenangkan pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno yang mengalahkan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dari PDIP.

Dendam masa lalu ini dianggap jadi batu sandungan untuk membentuk koalisi. Faktor penghambat lainnya ialah primodialisme. Hal ini yang menempatkan PKS dan PDIP saling berhadap-hadapan. 

“Nah, jadi secara institutional memang ini perlu ikhtiar yang cukup ekstra. Basis pemilihnya berbeda, ideologinya juga, terus ada cerita yang belum selesai sampai hari ini, seperti itu,” kata Agung dalam keterangannya, Kamis (8/8/2024).

Baca Juga: CSIS Nilai Skenario Parpol Bikin Kotak Kosong di Pilkada Kebablasan

2. Kecil kemungkinan PDIP setuju duet Anies-Sohibul

Wakil Ketua Majelis Dewan Syuro, Mohamad Sohibul Iman (IDN Times/Tata Firza)

Lebih lanjut, Agung menuturkan, PDIP tentu tidak akan menerima PKS begitu saja yang mengusung duet Anies-Sohibul di Pilgub Jakarta 2024. Mengingat, PDIP juga memiliki beberapa sosok potensial yang dapat diusung, ditambah, PDIP juga memiliki banyak kursi di Jakarta.

“Kecuali memang PDIP-nya gak ada suara, bahkan suaranya jauh gitu ya. Tapi ini kan suaranya dekat. Jadi kurang realistis dan rasional kalau PDIP hanya iya saja. Jadi gak masuk ini secara personalnya. Jadi deadlock. Ya bukan deadlock untuk wakil. Bahkan deadlock secara keseluruhan,” kata dia.

Adanya kondisi ini, kata Agung, wajar bila PKS mulai memikirkan ulang untuk terus bertahan mendorong Anies di Pilgub Jakarta. Selain sulitnya menggandeng PDIP, Anies juga sudah melanggar kesepakatan yang sudah dibuat bersama PKS.

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya