KPU: Kampanye di Pesantren Boleh Asal Berizin dan Tanpa Atribut
Kampanye di fasilitas pendidikan sesuai Putusan MK
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Idham Holik, memastikan kampanye diperbolehkan digelar di pondok pesantren. Namun, kegiatan politik itu harus sudah mendapatkan izin dan digelar tanpa memakai atribut alat peraga kampanye.
Idham mengatakan, kebijakan diperbolehkannya kampanye di pesantren merupakan konsekuensi dari Putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam putusan itu, kampanye boleh dilaksanakan di fasilitas pendidikan dan pemerintahan.
"KPU akan melaksanakan ketentuan dalam Putusan MK Nomor 65/PU/XXI/2023 berkenan dengan Pasal 280 Ayat 1 huruf h UU Pemilu, yaitu kampanye di tempat pendidikan harus berizin dan tanpa atribut," kata Idham dalam keterangannya kepada awak media, Kamis (28/9/2023).
Baca Juga: Seribu Pengasuh Ponpes Berkumpul, Tolak Kampanye Politik di Pesantren
Baca Juga: Persiapan Pemilu 2024, Anies-Muhaimin Gelar Sesi Pemotretan Bersama
1. Kampanye di fasilitas pendidikan dilarang jika tak dapat izin
Idham menjelaskan, selama kegiatan itu tidak mendapatkan izin, maka tidak diperkenankan menggelar kampanye di fasilitas pendidikan atau pemerintahan.
"Sekarang pertanyaannya begini, kalau tempat pendidikan tersebut tidak menerbitkan izin boleh gak? Gak boleh. Prinsipnya izin dan tidak beratribut," ucap dia.
Baca Juga: Baliho dan Poster Prabowo-Erick Dinilai Upaya Bangun Dukungan Publik
Baca Juga: Anies Baswedan dan Cak Imin Bertemu Rizieq Shihab, Ada Apa?