Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow
WhatsApp Channel &
Google News
Jakarta, IDN Times - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta akan menggelar rapat pleno membahas terkait pengumuman nasib pasangan calon (paslon) jalur independen, Dharma Pongrekun dan Kun Wardhana di Pilkada DKI Jakarta 2024.
Rapat pleno itu rencana digelar Kantor KPU DKI Jakarta, Jalan Salemba Raya Nomor 15, Senen, Jakarta Pusat pada Senin (19/8/2024) pukul 16.00 WIB.
Baca Juga: Titi Anggraeni: Pencatutan KTP Calon Independen di Jakarta Cukup Masif
1. Kantor KPU DKI Jakarta dijaga ketat aparat kepolisian
Kantor KPU DKI Jakarta dijaga ketat jelang pengumuman nasib paslon independen (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa) Berdasarkan pantauan IDN Times di lokasi, Kantor KPU DKI Jakarta dijaga ketat aparat kepolisian jelang pengumuman lolos atau tidaknya Dharma-Kun maju di pilkada. Di depan Kantor KPU DKI Jakarta tampak belasan aparat kepolisian berjaga. Mereka juga memasang barier berupa pagar besi hingga beton dengan kawat berduri.
Barier tersebut dipasang di atas trotoar, sehingga menghalangi para pejalan kaki yang lewat.
2. Ada demo tangkap Dharma-Kun
Bakal calon gubernur dan wakil gubernur jalur independen, Dharma Pongrekun - Kun Wardana bersama jajaran KPU dan Bawaslu di Kantor KPU Jakarta, Salemba, Jakarta Pusat (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa) Sementara, berdasarkan informasi yang diterima IDN Times, sekelompok orang yang mengatasnamakan Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Pro Demokrasi berencana akan menggelar aksi di depan Kantor KPU DKI Jakarta.
Demo digelar imbas banyaknya NIK KTP warga DKI Jakarta dicatut tanpa izin untuk memenuhi syarat dukungan majunya Dharma-Kun. Dalam seruan aksi yang dibagikan, massa aksi meminta agar KPU DKI Jakarta mendiskualifikasi Dharma-Kun. Selain itu mereka juga mendorong agar aparat kepolisian menangkan Dharma.
"Meminta Aparat Penegak Hukum Kepolisian untuk segera menangkap Dharma karena diduga melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengklaim/mencatut KTP Warga DKI Jakarta," tulis dalam poster aksi.
"KPU DKI Jakarta harus mendiskualifikasi Dharma karena diduga melakukan klaim pencatutan KTP Warga DKI Jakarta untuk dukungan calon independen," lanjutnya.
Baca Juga: Nasib Paslon Independen di Pilkada DKI Dharma-Kun Diumumkan Sore ini
