Ketua KPU Sambut Positif Putusan MK Terkait Syarat Eks Napi Nyaleg DPD
Putusan MK memudahkan KPU dalam membuat PKPU
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait aturan mantan terpidana, baru boleh mencalonkan diri sebagai anggota DPD RI jika sudah bebas murni selama lima tahun.
Adapun berdasarkan Putusan MK Nomor 12/PUU-XXI/2023, mantan terpidana dengan hukuman di atas lima tahun diperbolehkan mencalonkan diri sebagai anggota DPD setelah lima tahun bebas murni dan mengumumkan dirinya adalah eks terpidana.
Baca Juga: DKPP Periksa Ketua KPU Soal Pernyataan Sistem Pemilu
Baca Juga: Gugatan Sistem Pemilu Dinilai Kacaukan Tahapan Pemilu Legislatif
1. Putusan MK memudahkan KPU merumuskan norma PKPU
Terkait hal tersebut, Hasyim menilai putusan MK memudahkan KPU dalam merumuskan norma yang ada dalam Peraturan KPU (PKPU), yang mengakomodir soal Pencalonan Anggota DPR, DPD, dan DPRD provinsi/kabupaten/kota.
"(Putusan itu) memudahkan KPU dalam merumuskan norma dalam Peraturan KPU Pencalonan Anggota DPR, DPD, dan DPRD provinsi/kabupaten/kota, karena berdasarkan putusan MK tersebut dan putusan terdahulu terdapat perlakuan setara," ujar dia dalam keterangannya.
Baca Juga: MK Tolak Gugatan Guru Honorer soal Perpanjangan Masa Jabatan Presiden