DPR Panggil KPU Pekan Depan, Bahas Pencatutan NIK KTP Warga DKI

1. Bahas kasus pencatutan NIK KTP warga DKI terkait dukungan kandidat independen

Doli menuturkan, dalam rapat bersama KPU itu, DPR akan membahas mengenai kasus banyaknya NIK KTP warga DKI Jakarta dicatut tanpa izin untuk memenuhi syarat dukungan kandidat independen di pilkada, Dharma Pongrekun-Kun Wardhana.

Komisi II DPR dan KPU juga akan membahas berbagai perkembangan isu lainnya jelang Pilkada Serentak 2024.

"Biasanya kalau kami ngundang KPU itu bicara tentang semua hal yang berkaitan dengan kerja-kerja yang mereka sedang lakukan, salah satunya itu (isu pencatutan NIK KTP warga DKI) nanti," ucapnya.

Baca Juga: Dharma Pongrekun dan Kun Wardana Dilaporkan ke Polda Metro Jaya

2. Bukan salah KPU sebagai penyelenggara

Doli menyampaikan, kasus semacam itu sebenarnya bukan yang pertama kali terjadi. Kasus pencatutan serupa juga terjadi di daerah lain.

Ia menilai, kasus tersebut merupakan upaya yang dilakukan Dharma-Kun agar bisa memenuhi syarat dukungan sebagai kandidat independen di Pilkada DKI Jakarta.

Menurut Doli, polemik yang terjadi bukan kesalahan KPU sebagai penyelenggara pemilu.

"Ya sebetulnya kejadian ini, bukan kejadian yang pertama kali ya. Ada beberapa juga terjadi di daerah-daerah yang lain. Jadi, artinya memang ada calon-calon yang berupaya mencari segala cara untuk bisa lolos. Jadi sebetulnya, itu kan bukan kesalahan penyelenggara, tapi memang ada calon-calon yang memang berupaya untuk mencari segala cara supaya bisa jadi calon," tuturnya.

Baca Juga: NIK Warga DKI Dicatut Calon Independen, Komisi II DPR: Bukan Salah KPU