TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

CSIS Nilai Skenario Parpol Bikin Kotak Kosong di Pilkada Kebablasan

Isu kotak kosong muncul seiring muncul usul KIM Plus

Ilustrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Intinya Sih...

  • Isu kotak kosong muncul seiring usulan KIM Plus.
  • Arya Fernandes kritik skenario calon tunggal melawan kotak kosong di Pilkada DKI Jakarta, dinilai mengkerdilkan semangat demokrasi.
  • PKS, NasDem, PKB, dan PDIP disarankan untuk membuat koalisi melawan KIM.

Jakarta, IDN Times - Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes mengkritik upaya sejumlah parpol membuat skenario calon tunggal melawan kotak kosong di PIlkada DKI Jakarta. Fenomena itu dinilai mengkerdilkan semangat demokrasi.

"Jadi menurut saya kalau ada skenario partai untuk mendesain pilkada melawan kotak kosong, saya kira itu sudah kebablasan dan itu tidak menunjukkan semangat untuk membangun demokrasi yang sehat," kata Arya dalam paparan di acara bertajuk Peta Kompetisi Pilkada 2024 di kawasan Jakarta Pusat, Kamis (8/8/2024).

Baca Juga: PKS Buka Opsi Gabung KIM Plus, Dukung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta

1. Nasib kotak kosong di tangan PKS, NasDem, PKB, PDIP

Ilustrasi pemilihan kepala daerah (pilkada) (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Arya menyampaikan, upaya mencegah kotak kosong di Pilkada DKI Jakarta tergantung pilihan sejumlah parpol di luar Koalisi Indonesia Maju (KIM). Ia menyoroti PKS, NasDem, PKB, dan PDIP, yang juga memiliki kursi di DPRD DKI Jakarta periode depan.

Fenomena kotak kosong di Pilkada Jakarta berembus seiring munculnya isu pembentukan KIM Plus. Parpol yang tergabung di KIM berusaha mengajak PKS, NasDem, dan PKB, bergabung koalisi. Upaya itu untuk membentuk koalisi satu paslon.

Ambang batas syarat dukungan di Pilkada DKI Jakarta, parpol atau gabungan parpol harus mengumpulkan minimal 22 kursi DPRD DKI Jakarta untuk bisa mengusung kandidat.

"Kalau misalnya, skenarionya Nasdem, PKB, dan PKS (berkoalisi di Pilkada DKI), kalau PKS keluar berarti kan sisanya PKB dan Nasdem, PKB Nasdem itu bisa mencalonkan karena ada 23 kursi. Tapi kalau, PKB-nya yang narik diri hanya ada NasDem itu tidak bisa nyalon. PDIP kalau bertemu dengan NasDem dapat 25, bisa nyalon," ungkap Arya.

Baca Juga: PKB Klaim Diajak Gabung KIM Plus, Tapi Masih Pertimbangkan Anies

2. CSIS dorong PKS, NasDem, PKB, PDIP tentukan dukungan pasti

Ilustrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Oleh sebab itu, Arya mendorong agar PKS, NasDem, PKB, dan PDIP, segera menentukan dukungan dan membuat koalisi untuk melawan KIM.

"Jadi saya kira kita mendorong, agar partai-partai yang belum menentukan calon ini, dalam hal ini tentu PKS, Nasdem, PKB, PDIP untuk paling tidak bisa memberikan sinyal kira-kira akan mendukung siapa. Itu penting juga bagi kita supaya desain calon kotak tunggal ini bisa diprediksi ke depan," imbuhnya.

Baca Juga: CEK FAKTA: Benarkah Jokowi Cawe-Cawe Kepengurusan PDIP?

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya