Bawaslu Tegaskan Gerakan Coblos 3 Paslon di Jakarta Tak Bisa Dipidana

1. Gerakam semacam itu bisa dipidana jika narasi disertai fitnah

Bagja menyampaikan, tak tertutup kemungkinan gerakan semacam itu dikenai pidana. Dengan catatan, narasi tersebut diiringi dengan fitnah untuk menjatuhkan kandidat tertentu.

"Tapi nanti kita lihat di kampanye bagaimana, kalau kampanyenya sudah melakukan fitnah terhadap calon kepala daerah yang kemudian bertanding itu kemungkinan bisa dipidana," ujarnya.

2. KPU DKI ungkap gerakan tersebut bisa dipidana jika disertai politik uang

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta juga buka suara terkait munculnya gerakan baru mencoblos tiga foto paslon di kertas suara, usai Anies Baswedan tidak maju di Pilkada DKI Jakarta.

Anggota KPU DKI Jakarta, Astri Megatari mengatakan, pihaknya akan terus menggencarkan sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.

"Kami yakin, kami optimistis bahwa warga DKI Jakarta sekarang cerdas-cerdas, kritis-kritis, dan semuanya bisa menilai ketiga pasangan calon ini dengan pikiran dan pandangan yang terbuka," ujar Astri di KPU DKI Jakarta, Jumat (13/9/2024).

Astri menegaskan, jika ada politik uang dalam gerakan tersebut maka bisa masuk dalam ranah pidana. Politik uang dalam pilkada sudah jelas masuk pidana. 

"Jadi kita memilih itu kan sebenarnya hak masing-masing warga, apakah memilih atau tidak. Namun kalau kita mengajak masyarakat untuk tidak memilih, itu bisa dipidanakan," tutur dia.