Bawaslu Adukan KPU DKI ke DKPP Imbas KTP Dicatut untuk Dharma-Kun

1. Bawaslu teruskan laporan ke Polda Metro Jaya

Ketua Bawaslu DKI Jakarta, Munandar Nugraha menuturkan, Sentra Gakkumdu Provinsi DKI Jakarta sudah menindaklanjuti laporan yang dibuat pelapor bernama Rifkho Achmad Bawazir. Laporan dengan Nomor Register 08/Reg/LP/PG/Prov/12.00/VIII/2024 itu melaporkan Ketua dan anggota KPU DKI, Dharma, dan Kun.

Munandar mengungkap, laporan tersebut belum memenuhi unsur Pasal 185A ayat (1) dan Pasal 185 B Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada. 

Oleh sebab itu, Bawaslu DKI Jakarta menindaklanjuti laporan Rifkho itu dengan meneruskan ke Polda Metro Jaya. KPU DKI Jakarta dilaporkan atas dugaan pidana terhadap UU tentang Pelindungan Data Pribadi dan UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta KUHP.

2. KPU diminta lakukan audit forensik

Bawaslu DKI Jakarta juga sudah melakukan klarifikasi terkait dugaan pelanggaran administrasi pemilih. Bawaslu DKI merekomendasikan KPU DKI agar melakukan audit forensik untuk validasi KPT dan formulir Model B.1-KWK PERSEORANGAN yang diinput pada Sistem Informasi Pencalonan (Silon).

"Pada saat klarifikasi dan kajian, ditemukan adanya dugaan pelnggaran kode etik oleh KPU Provinsi DKI Jakarta, KPU Kota Jakarta Timur, KPU Kota Jakarta Utara, KPU Kota Jakarta Barat, PPK Palmerah, PPK Kebon Jeruk, PPK Matraman, PPK Kelapa Gading," tulis surat yang ditandatangani Munandar.

"Sehingga diteruskan kepada DKPP sebagaimana diatur dalam Peraturan DKPP Nomor 2/2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggaraan Pemilihan Umum," sambungnya. 

Baca Juga: KPU DKI Jakarta Nyatakan Dharma-Kun Penuhi Syarat Dukungan