Rekam Jejak Dharma Pongrekun, Dikenal karena Percaya Konspirasi

1. Perjalanan karier Dharma Pongrekun dari Polri hingga ke BSSN

Komjen Pol (Purn) Dharma Pongrekun, lahir di Palu, Sulawesi Tengah, pada 12 Januari 1966. Sebelum pensiun, jabatan terakhirnya adalah Perwira Tinggi di Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lemdiklat Polri).

Ia merupakan lulusan Akpol (Akademi Polisi) pada 1988 dan sudah berpengalaman dalam bidang reserse. Dharma dipercaya menjabat sejumlah posisi penting di bidang reserse.

Pada 2015 ia pernah menjabat sebagai Wakil Direktur Tindak Pidana Umum (Wadirtipidum) Bareskrim Polri. Lalu pada 2016 ia menjabat sebagai Direktur Tindak Pidana Narkoba (Dirtipidnarkoba). 

Pada 2018 Dharma ditugaskan ke Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sebagai Deputi Bidang Identifikasi dan Deteksi, hingga pada 2019 ia dipercaya menjabat sebagai Wakil Kepala BSSN dari 2019 sampai 2021. 

Setelah jabatannya berakhir di 2021, ia lalu kembali ke Polri dan menjadi Analis Kebijakan Utama Bidang Jianbang Lemdiklat Polri. Dan pada Januari 2024 menjelang pensiun, ia dimutasi menjadi Perwira Tinggi (Pati) Lemdiklat Polri oleh Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Kemudian setelah pensiun, ia mencalonkan diri sebagai kepala daerah melalui jalur independen. 

Baca Juga: Visi Misi Dharma-Kun di Pilkada DKI Jakarta, Usung Jakartaku Aman 

2. Percaya teori konspirasi hingga ragukan UU Kesehatan

Dharma Pongrekun dikenal karena pernyataannya yang tidak berdasarkan fakta. Ia mempercayai teori konspirasi bukanlah cocoklogi. Salah satunya, kemunculan COVID-19 yang menurutnya terstruktur dan masif. 

Dharma menyebut COVID-19 bukanlah pandemik, melainkan plandemik.

Dalam podcast di kanal YouTube Dr. Richard Lee, Dharma menyebut COVID-19 sudah direncanakan sejak 2010 oleh Rockefeller Foundation dan disimulasikan di dunia pada 2019, dan di Indonesia pada 2020. 

Ia juga mengatakan tujuan utama dari rencana tersebut adalah untuk mencapai percepatan program digitalisasi. 

Menurut Dharma, angka 19 pada COVID-19 memiliki kode tersendiri, yaitu angka 1 untuk buatan dan angka 9 untuk kecerdasan. Jika digabung menjadi kecerdasan buatan. 

Dharma juga mengungkapkan vaksin adalah hal yang berhala, dan dia juga mengaku tidak melakukan vaksin sama sekali.

Bahkan dalam podcast itu, ia menyinggung isi Alkitab di Wahyu 18:23. Ia juga menyebut farmasi adalah permainan yang menyesatkan. 

Selain konspirasi COVID-19, Dharma juga pernah mengklaim gadget adalah jebakan. Ia menyebut gadget lebih banyak mengarah ke hal negatif dibanding hal positifnya.

Dalam hal positif ia menjelaskan gadget hanya mencerdaskan masyarakat secara intelektual, namun hancur secara spiritual.

Tidak hanya itu, dalam podcast di kanal YouTube Refly Harun, Dharma Pongrekun mengatakan jika Undang-Undang Kesehatan memiliki konsep dari sistem Khilafah atau Dajaliah atau Anti Christ (Nasrani) yang akan menuju pada satu pengendalian dunia.

Dharma Pongrekun juga menyebut Undang-Undang Kesehatan sebagai undang-undang kejahatan kemanusiaan.

“Jadi undang-undang ini saya sebut undang-undang kejahatan kemanusiaan yang mengkudeta otoritas Tuhan di dalam kehidupan kita di mana kita mendapatkan freewill dari Tuhan untuk bisa memilih, my body is my choice,” ucapnya dalam podcast tersebut. 

Selain aktif di kegiatan keagamaan, Dharma Pongrekun juga kerap diundang sebagai narasumber di berbagai podcast yang membahas beragam topik, mulai dari isu kesehatan hingga teknologi. 

Baca Juga: Atasi Banjir, Dharma-Kun Usung Proyek Jakarta Pipi Monyet, Apa Itu?

3. Maju di Pilkada DKI Jakarta 2024 jalur independen

Setelah pensiun dari kepolisian, Dharma Pongrekun justru maju sebagai kandidat dalam Pilkada 2024 jalur independen.

KPU DKI Jakarta menyatakan pasangan Dharma-Kun memenuhi syarat untuk maju sebagai calon gubernur dan wakil gubernur di Pilkada DKI Jakarta 2024. Hal ini diputuskan setelah KPU melakukan rapat pleno hasil verifikasi faktual, pada Kamis 15 Agustus 2024. 

“Pak Dharma Pongrekun dan Kun Wardana memenuhi syarat sebagai bakal calon pasangan gubernur dan wakil gubernur untuk 27 November mendatang,”ujar Ketua KPU DKI Jakarta, Wahyu Dinata di Kantor KPU DKI Jakarta.

Dody Wijaya, Ketua Divisi Teknis Pemilu DKI Jakarta, menyebut jika berkas dukungan pasangan jalur independen Dharma-Kun memenuhi syarat minimal dukungan.

Keduanya berhasil mendapatkan dukungan sebanyak 677.468.

Jumlah dukungan yang diperoleh telah melampaui syarat minimum yang ditetapkan KPU DKI Jakarta untuk jalur independen pada Pilkada, yaitu 618.968 dukungan yang tersebar merata di setidaknya empat wilayah kabupaten dan kota di Jakarta.

4. KTP Warga Jakarta dicatut untuk memilih Dharma-Kun

Dharma-Kun sempat dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait dugaan pencatutan KTP Warga DKI Jakarta.

Samson (45) melaporkan Dharma-Kun telah melanggar Pasal 67 ayat 1 UU Perlindungan Data Pribadi Tahun 2022. Laporan ini sudah terdaftar di Polda Metro Jaya pada 16 Agustus 2024. 

Dalam laporan tersebut, Army Mulyanto, pengacara Samson turut membawa sejumlah barang bukti berupa tangkapan layar dari aplikasi KPU hingga KTP.

Army menyatakan bahwa kliennya keberatan karena namanya dicatut sebagai pendukung Dharma-Kun, padahal kliennya tidak pernah menyatakan dukungan tersebut.

Namun sayangnya, Polda Metro Jaya menghentikan penyelidikan kasus tersebut dan justru menyarankan pelapor (Samson) untuk melaporkan kasus tersebut ke Bawaslu. 

“Sesuai dengan mekanisme yang telah diatur dalam UU yang berlaku,” ucap Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak, Dirkrimsus Polda Metro Jaya.

Tidak hanya masyarakat yang menjadi korban, dilansir dari akun X pribadi Anies Baswedan, @aniesbaswedan, KTP (Kartu Tanda Penduduk) anak, adik, dan timnya juga ikut dicatut masuk dalam daftar pendukung Dharma-Kun.

Melalui cuitannya di akun X pribadinya, Anies menyebut dirinya tidak mengalami pencatutan, tetapi keluarganya justru menjadi korban dicatut.

“Alhamdulillah, KTP saya aman. Tapi, KTP dua anak, adik, juga sebagian tim yang bekerja bersama ikut dicatut masuk daftar pendukung calon independen,” tulisnya pada 16 Agustus 2024 lalu.

Pasangan bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta dari jalur independen, Dharma-Kun mengatakan mereka tidak terlibat dalam pengumpulan NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan KTP (Kartu Tanda Penduduk) warga DKI Jakarta sebagai pendukungnya.

“Kami sebagai calon gubernur dalam mengumpulkan data itu tentunya dibantu oleh relawan. Jadi kami tidak terlibat langsung dalam pengumpulan data pendukung,” ujar Dharma dalam video klarifikasinya, Senin 19 Agustus 2024 lalu.

Baca Juga: Rekam Jejak Karier Dharma Pongrekun di Polri

5. Janji gratiskan JIS untuk Jakmania

Salah satu janji yang diucapkan Dharma Pongrekun adalah mengizinkan The Jakmania, pendukung Persija untuk menggunakan JIS (Jakarta International Stadium) tanpa dipungut biaya.

“Kami akan mengkaji bagaimana baiknya agar JIS bisa dipakai oleh, bisa dinikmati oleh penggemar persija khususnya sahabat-sahabat saya dari Jakmania. Kalau memang memungkinkan anggaran ada maka kalau perlu kita gratiskan,” ucap Dharma, pada Kamis 29 Agustus 2024.