TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Pemprov DKI Dorong Konversi Angkutan Umum dari BBM ke Listrik 

Subsidi BBM hasilkan emisi karbon

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail. (Dok/Humas)

Intinya Sih...

  • DPRD DKI Jakarta menyoroti polusi udara akibat penggunaan bahan bakar minyak oleh kendaraan bermotor, terutama transportasi umum.
  • Subsidi BBM untuk angkutan umum mencapai Rp7 triliun per tahun, namun gas buang kendaraan BBM menghasilkan emisi karbon yang berdampak pada kesehatan warga.
  • Emisi gas buang dari kendaraan menjadi sumber terbesar polusi di Jakarta, dengan kontribusi 57% pada musim kemarau dan 47% pada musim hujan. 

Jakarta, IDN Times - DPRD DKI Jakarta menyoroti polusi udarayang kian memburuk. Salah satu penyebab memburuknya kualitas udara adalah penggunaan bahan bakar minyak (BBM) oleh kendaraan bermotor, termasuk sarana transportasi umum.

Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Ismail. Menurut Ismail, salah satu penyumbang polusi terbesar di Jakarta yaitu transportasi umum, terutama armada bus.

"Persoalan polusi udara di Jakarta yang sudah lama dan semakin mengkhawatirkan itu tentu berdampak pada kesehatan warga," ucap Ismail dalam keterangannya, Rabu (15/5/2024).

Baca Juga: Batal Maju Independen, Sudirman Said Jajaki Pilkada DKI Lewat Parpol

1. Subsidi BBM ke operator angkutan umum capai Rp7 triliun

ilustrasi polusi udara (unsplash.com/Ella Ivanescu)

Ismail mengungkapkan, selama ini pemerintah masih memberikan subsidi BBM kepada operator angkutan umum. Nilai subsidinya tergolong besar mencapai Rp7 triliun per tahun.

Sayangnya, gas buang dari kendaraan BBM tersebut menghasilkan emisi karbon yang menimbulkan sejumlah penyakit, terutama penyakit saluran pernapasan.

Baca Juga: Bos Pertamina Ungkap Jurus Tekan Impor BBM hingga LPG

2. Kebijakan subsidi BBM justru hasilkan emisi karbon

ilustrasi pertumbuhan ekonomi (IDN Times/Aditya Pratama)

Menurutnya, selama ini pemerintah juga memberikan subsidi kesehatan kepada masyarakat yang nilainya hampir dua kali lipat dari subsidi BBM, yakni mencapai Rp12 triliun per tahun.

“Kebijakan subsidi BBM untuk angkutan umum ini ternyata menghasilkan emisi karbon. Emisi karbon ini menimbulkan sejumlah penyakit yang ini juga menjadi beban bagi pemerintah dalam memberikan subsidi kesehatan. Nilai subsidi kesehatan ini pun cukup fantastis, mencapai dua kali lipat yaitu Rp12 triliun per tahun,” kata wakil rakyat dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Baca Juga: Bank DKI Beri Fasilitas Kredit Kepemilikan Kios Usaha untuk Pedagang

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya