Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow
WhatsApp Channel &
Google News
Jakarta, IDN Times - Media asing memberitakan upaya Presiden Joko "Jokowi" Widodo membangun dinasti gagal, setelah Kaesang Pangarep didiskualifikasi dalam kancah pemilihan kepala daerah. The Strait Times melaporkan analis politik Djayadi Hanan menyoroti ambisi Jokowi untuk menciptakan dinasti politik kandas sebelum dimulai.
Media tersebut menyoroti isu dengan menyebut hal itu terjadi usai DPR menyetujui Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang pencalonan kepala daerah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam ketentuan itu, MK menegaskan bahwa syarat usia calon kepala daerah dihitung sejak penetapan yang bersangkutan sebagai calon kepala daerah oleh KPU.
Baca Juga: Berapa Biaya Sewa Pesawat Jet Gulfstream yang Dinaiki Kaesang-Erina?
1. Upaya Jokowi membangun dinasti
Presiden Joko "Jokowi" Widodo meresmikan penggunaan Bendungan Sepaku-Semoi di Penajam Paser Utara (PPU) Kalimantan Timur (Kaltim), Selasa (4/6/2024). Akun YouTube Sekretariat Presiden Dliansir The Straits Times, Selasa (27/8/2024), presiden sudah memiliki dua anggota keluarga yang memegang posisi berkuasa di Tanah Air, yakni putra sulung Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden yang akan datang dan menantu laki-lakinya Bobby Nasution yang bersaing untuk mendapatkan jabatan Gubernur Sumatra Utara dengan dukungan dari partai Presiden terpilih Prabowo Subianto.
“Dengan adanya orang lain (keluarga) yang terkait dengannya di posisi kekuasaan, cengkeramannya akan semakin kuat, tetapi saat ini, ia harus mempertimbangkannya kembali,” kata Dr Djayadi.
2. Rencana memasukkan Kaesang dalam kontestasi pilkada picu kemarahan publik
Demo RUU Pilkada di depan kantor DPRD Kota Solo. (IDN Times/Larasati Rey) Ia menilai langkah Jokowi untuk memasukkan putra bungsunya dalam pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) memancing kemarahan publik, sehingga dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat kepada presiden. Para pengunjuk rasa yang dipimpin oleh mahasiswa berkumpul di luar gedung DPR Jakarta pekan lalu.
Demonstran meminta anggota parlemen untuk membatalkan RUU kontroversial guna memblokir kandidat yang tidak didukung oleh Bapak Widodo dan Bapak Prabowo untuk berpartisipasi dalam pemilihan daerah pada bulan November. Protes juga terjadi di tempat lain di ibu kota dan kota-kota besar lainnya, termasuk Bandung, Surabaya, dan Semarang, saat ribuan orang berunjuk rasa di jalan.
“Meskipun dia (Bapak Widodo) sekarang menjadi Presiden, orang-orang telah menunjukkan pembangkangan terbuka dengan datang untuk berunjuk rasa dalam seminggu terakhir, untuk mengatakan sudah cukup,” kata Dr Djayadi.
“Ini menunjukkan bahwa meskipun menjadi orang yang berkuasa, kekuasaan sejati terletak pada rakyat," tegasnya.
